benuanta.co.id, TARAKAN – Menteri di Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Universitas Borneo Tarakan (UBT). Kunjungan kerja ini dalam rangka memonitor jalannya Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 serta sebagai ajang silaturahmi.
Kunjungan kerja kali ini diwakili oleh Wakil Menteri di bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Dr. Fauzan, M. Pd, ia memberikan sorotan positif terhadap kesiapan pelaksanaan UTBK 2025 di UBT. Dalam kunjungannya, Wamen menilai pelaksanaan UTBK di UBT telah berjalan sesuai standar nasional, terutama dari segi prosedur operasional dan ketersediaan sarana prasarana.
“Pelaksanaan UTBK di UBT sudah cukup baik dari segi SOP dan sarana prasarananya,” ujar, Rabu (23/4/2025).
Prof. Fauzan saat meninjau langsung ruang pelaksanaan UTBK di lingkungan kampus. Ia menambahkan fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk mendukung proses seleksi nasional secara lancar dan tertib. Salah satu hal yang menjadi perhatian Wamen adalah kualitas jaringan internet di UBT yang dinilai sangat stabil.
“Jaringan di sini sangat bagus, walaupun termasuk daerah 3T,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa istilah 3T merujuk pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, yang umumnya menghadapi tantangan dalam infrastruktur digital. Namun menurutnya, UBT menunjukkan kondisi yang berbeda.
“Malah terasa seperti bukan daerah 3T karena fasilitasnya sangat mendukung,” imbuhnya.
Selain meninjau pelaksanaan UTBK, kunjungan Wamen juga bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan kuota seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) tahun 2025. Berdasarkan regulasi terbaru, terdapat pembagian kuota minimum dan maksimum untuk tiga jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan jalur mandiri.
Prof. Fauzan menjelaskan untuk PTN BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja), kuota minimum SNBP ditetapkan sebesar 20 persen, sedangkan SNBT minimal 40 persen.
“Untuk jalur mandiri, kuota maksimalnya adalah 30 persen,” ungkapnya.
Adapun bagi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum), SNBP dan SNBT masing-masing memiliki kuota minimum 20 persen dan 30 persen, sedangkan jalur mandiri maksimal 50 persen.
Dalam penegasannya, Wamen menekankan bahwa kuota ini wajib dipatuhi oleh seluruh perguruan tinggi negeri.
“PTN harus menyediakan kuota minimal untuk jalur SNBP dan SNBT sesuai ketentuan, dan tidak boleh melebihi batas maksimal pada jalur mandiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan siswa yang sudah lulus jalur SNBP tidak diperkenankan mengikuti SNBT ataupun seleksi mandiri.
“Itu sudah menjadi peraturan nasional untuk menjamin transparansi dan efisiensi proses seleksi,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., menyatakan pihaknya telah menyesuaikan sistem penerimaan mahasiswa baru tahun ini sesuai dengan ketentuan kuota SNPMB.
“Untuk UBT, kami menetapkan kuota SNPMB sebesar 45 persen dari total penerimaan mahasiswa baru tahun 2025,” ungkapnya.
Prof. Yahya menjelaskan kuota tersebut mencakup keseluruhan jalur seleksi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin memastikan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki akses yang adil untuk masuk ke UBT,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan kuota ini juga menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mendukung pemerataan pendidikan tinggi di wilayah perbatasan dan 3T. Dengan kunjungan kerja Wamen Dikti ini, pelaksanaan UTBK dan implementasi SNPMB di UBT mendapatkan dukungan moral dan teknis langsung dari pemerintah pusat. Hal ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas seleksi dan layanan pendidikan tinggi di Kalimantan Utara.
“UBT akan terus berbenah dan berkomitmen menjadi pelopor pendidikan di wilayah perbatasan,” tuntasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
