benuanta.co.id, NUNUKAN – Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Nunukan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Nunukan. Beberapa desa di kecamatan-kecamatan terpencil, seperti di Kecamatan Sembakung, Desa Tagul, dan Desa Tepian hingga kini belum memiliki tenaga kesehatan yang menetap.
Kondisi ini membuat masyarakat di desa-desa tersebut harus menempuh perjalanan panjang dan sulit hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Untuk menuju Puskesmas Atap, masyarakat harus menempuh waktu berjam-jam, bahkan di Kecamatan Sembakung harus menggunakan transportasi air seperti perahu.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Nunukan, Miskia, mengakui persoalan tersebut. Ia menyebutkan bahwa beberapa Puskesmas Pembantu (Pustu) memang telah dibangun di wilayah-wilayah tersebut, namun belum ada petugas kesehatan yang bisa ditempatkan.
“Kami masih mencari tenaga kesehatan. Apalagi sekarang, sesuai instruksi, kami tidak lagi bisa menerima tenaga honorer. Jadi kami memaksimalkan petugas dari Puskesmas induk untuk menjalankan program Puskesmas Keliling (Pusling) secara mobile,” kata Miskia, kepada benuanta.co.id, Senin (14/4/2025).
Miskia menambahkan, untuk sementara waktu, pihaknya akan mengandalkan tenaga kesehatan dari formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru dinyatakan lolos. Namun penempatan akan tetap disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang ada.
Tak hanya soal tenaga kesehatan, infrastruktur fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah 3T juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Miskia, beberapa bangunan yang sudah dibangun rusak karena sering terendam banjir, sehingga tidak bisa digunakan secara optimal.
“Wilayah wilayah itu rawan banjir, bahkan bangunan yang sudah dibangun pun bisa rusak karena tidak bisa dijangkau saat banjir. Kami sedang menata bagaimana agar faskes bisa lebih dekat dan mudah diakses masyarakat, serta tidak terendam banjir,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan pun diharapkan terus mencari solusi yang berkelanjutan untuk menjamin hak masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah 3T yang sangat membutuhkan perhatian ekstra. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
