benuanta.co.id, TARAKAN – Konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tarakan semakin memanas dengan munculnya dualisme kepemimpinan.
Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penyelamat KNPI mendesak pemerintah untuk bersikap netral dalam menyikapi permasalahan ini.
Perwakilan aliansi, Alif Putra Pratama, mengungkapkan mereka telah dua kali melakukan audiensi dengan Wali Kota Tarakan guna membahas konflik tersebut.
“Sudah dua kali kami berdialog dengan Wali Kota. Ini cukup membuktikan bahwa KNPI Tarakan sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan penyelesaian,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).
Aliansi ini juga menuntut agar pemerintah, termasuk Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudporapar) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, tidak memihak salah satu kubu.
“Kami berharap Wali Kota dan OPD lainnya tidak ikut campur dalam dinamika internal KNPI. Biarkan kami menyelesaikan permasalahan ini secara mandiri,” tegasnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Aliansi adalah legalitas kepengurusan KNPI yang diketuai Adry Setiawan. Menurut mereka, hanya ada Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diketuai Rian Mopanjaitan, tanpa adanya SK dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Dari temuan kami, kepengurusan saat ini tidak memiliki SK dari kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa KNPI Tarakan masih dalam kondisi konflik dan belum memiliki legitimasi penuh,” jelasnya.
Aliansi juga menegaskan terkait dengan pencairan dana hibah, organisasi yang tidak memenuhi syarat administratif tidak layak menerima bantuan dari APBD. Ia juga menegaskan, mereka siap membawa masalah ini ke ranah hukum jika ditemukan intervensi yang tidak netral dari pemerintah.
“Kami ingin memastikan anggaran daerah digunakan sesuai aturan. Jika hibah hanya diberikan kepada satu pihak tanpa kejelasan legalitas, maka itu merupakan pelanggaran,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua terpilih KNPI Kota Tarakan Adry Setiawan, S.M., menegaskan, Musyawarah Daerah (Musyda) DPD KNPI Kota Tarakan pada 21 Desember 2024 telah berjalan sesuai prosedur.
“Musyda sudah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan. Prosesinya dilaksanakan langsung oleh DPD I KNPI Provinsi Kalimantan Utara,” tegasnya.
Ia juga menampik tuduhan ada OKP yang tidak dilibatkan dalam Musyda. Menurutnya, semua OKP telah diberikan kesempatan untuk mendaftar, namun ada delapan OKP yang menarik berkas mereka sendiri. Ia menambahkan, dalam penjaringan sebelum Musyda, sekitar 40 OKP telah mendaftar, dengan 33 hingga 34 di antaranya memberikan dukungan kepadanya.
“Setahu saya, delapan OKP itu yang menarik berkasnya sendiri. Jadi kenapa merasa tidak dilibatkan,” paparnya.
Terkait dualisme kepemimpinan, Adry menanggapi hal tersebut dengan sewajarnya. Ia mengatakan, di semua organisasi pasti ada ketidakpuasan terhadap hasil musyawarah.
“Yang terpenting adalah menjaga kondusifitas dan tidak membawa persoalan ranah personal,” tegasnya.
Soal dana hibah, Adry menyatakan organisasi kepemudaan seharusnya tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Ia juga memastikan, kepengurusan KNPI yang ia pimpin telah memenuhi syarat administratif, termasuk SK Kemenkumham yang sah.
“Jangan memandang organisasi hanya bisa berjalan jika mendapatkan hibah. Pemimpin organisasi harus bisa menghidupi organisasinya sendiri,” terangnya.
Menanggapi Aliansi yang ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum, Adry menilai hal tersebut sah-sah saja, namun mempertanyakan dasar permasalahannya.
“Kalau mereka ingin membawa ini ke ranah hukum, ya silakan. Tapi yang saya pertanyakan, apa yang sebenarnya dilanggar. Suara dalam Musyda itu mutlak dipegang oleh OKP, bukan kepala daerah atau dinas terkait,” imbuhnya.
Di tengah situasi ini, Adry berharap seluruh elemen pemuda tetap menjaga persatuan dan fokus menjalankan program kerja masing-masing.
“Saya berharap tidak ada perpecahan di antara OKP di Tarakan. Kami tetap berkomunikasi baik dengan semua pihak, termasuk mereka yang menolak hasil Musyda,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes., menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) tetap bersikap netral dalam konflik ini. Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan di KNPI tidak mengganggu stabilitas kota.
“Pemkot tidak akan berpihak pada salah satu kelompok. Kami akan tetap mengakomodasi dan memfasilitasi seluruh organisasi pemuda yang ada di Tarakan,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
