benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara (Kaltara) Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, saat ini wilayah perbatasan menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Terutama pada persoalan infrastruktur. Wilayah perbatasan Kaltara yang tersebar di dua kabupaten yakni Nunukan dan Malinau dengan total 22 kecamatan ini masih sangat sulit untuk diakses.
“Seperti Krayan, misalnya. Akses yang dibangun dari Malinau itu sudah terbangun, tapi belum fungsional,” ucapannya Rabu, (19/3/2025).
Sejauh ini kata Ferdy sapaannya, BPPD Kaltara sudah melakukan upaya. Bahkan sudah melakukan koordinasi ke tingkat pusat dengan masuk ke beberapa kementerian terkait untuk menyampaikan persoalan di wilayah perbatasan.
“Inti dari permasalahan perbatasan itu adalah belum mendapat perhatian yang serius. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh kabupaten dan provinsi, harus ada campur tangan dari pusat,” jelasnya.
Terlebih kewenangan masalah perbatasan itu ada di pusat. Hanya saja, persoalannya, secara geografis wilayah perbatasan ini sangat luas. Ia menyebut, 22 kecamatan yang ada di perbatasan dengan sebaran di dua kabupaten itu luasannya sekitar 48 persen dari luas Kaltara.
“Katakanlah setengah (dari luas Kaltara), tentu ini serba salah sehingga perlu perhatian khusus,”ungkapnya.
Oleh karena itu, Ferdy menilai untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu harus terpadu dan terintegrasi. Tidak bisa parsial. Terpadu di sini dalam artian harus memiliki program khusus. Sama seperti di Papua itu ada otonomi khusus, kenapa di Papua bisa diberikan di Kaltara tidak.
” Seperti di Krayan itu juga Indonesia, jadi perlu juga ada perhatian yang sama dari pemerintah untuk masyarakat di Krayan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa
