benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Meski terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pemukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap berupaya untuk pembangunan Kawasan Baru Mandiri (KBM).
Pembangunan KBM yang akan dilakukan oleh DPUPR-Perkim Kaltara ditahun 2025 ini penyempurnaan gedung DPRD Kaltara, penyelesaian Rujab Gubernur Kaltara dan pematangan lahan pembangunan untuk 3 OPD Kaltara.
“Kalau untuk penyempurnaan gedung DPRD Kaltara itu kita anggarkan Rp 3 miliar, kalau untuk rujab juga sama Rp 3 miliar dan untuk pematangan lahan 3 OPD sendiri kita anggarkan Rp 6 miliar,” ungkap Kepala DPUPR-Perkim Kaltara, Helmi, pada Selasa, 18 Maret 2025.
Pematangan lahan sendiri merupakan salah satu program pembangunan KBM yang terkena dampak efisiensi anggaran. Pasalnya, dalam perencanaan program tersebut diwacanakan akan berjalan 5 paket bersamaan 5 pekerjaan pematangan lahan untuk 5 OPD.
“Dari 5 paket itu kita jadikan 3 paket saja, intinya program pembangunan KBM tetap akan kita jalankan meski ada yang terdampak,” ujarnya.
Helmi menjelaskan pematangan lahan 3 OPD itu nantinya meliputi proses penataan atau persiapan tanah agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi bangunan, jalan, atau infrastruktur lainnya, dengan cara menggali, menimbun, atau memindahkan tanah.
“Makanya satu kegiatan pematangan lahan ini kita anggarkan sebesar Rp 2 miliar karena kegiatan dalamnya sendiri juga cukup banyak,” jelasnya.
“Kalau untuk target sendiri, kita targetkan kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada tahun ini dan selesai diakhir tahun, agar ditahun berikutnya kita bisa kembali memprogramkan pembangunan KBM yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
