benuanta.co.id, BULUNGAN – Perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) mulai tumbuh setelah terkontraksi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini turut mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan komponen penyusun IPM, pengeluaran per kapita yang menurun pada 2020, kembali meningkat mulai tahun 2021 hingga saat ini.
“Pengeluaran per kapita masyarakat berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini juga berkaitan dengan kemiskinan,” ucap kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara Mas’ud Rifa’i Senin, (10/3/2025).
Menurutnya, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakmampuan inilah yang menjadi hambatan penduduk untuk mengakses berbagai hal, seperti pendidikan dan kesehatan.
Tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pada akhirnya akan membawa penduduk pada ketidaksejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan demi tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Provinsi Kaltara cukup berfluktuatif. Adapun persentase penduduk miskin mengalami kenaikan pada 2020-2021 semenjak pandemi COVID-19.
“Walaupun demikian, seiring pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 yang mendorong membaiknya perekonomian, angka kemiskinan kembali menurun pada 2022-2024.,” katanya.
Persentase penduduk miskin di Provinsi Kaltara pada 2024 sebesar 6,32 persen. Seperti halnya kemiskinan, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun terakhir cenderung menurun, dari 4,97 persen pada 2020 menjadi 3,90 persen pada 2024.
Tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami kenaikan pada 2020 akibat terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya berbagai pembatasan aktivitas masyarakat. Walaupun demikian, pada tahun 2021 hingga 2024, angka pengangguran berhasil kembali ditekan.
Berdasarkan Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang menganggur memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK.
Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa sebagian besar penduduk yang menganggur merupakan tenaga muda yang baru menyelesaikan pendidikannya.
Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan pembangunan manusia. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Endah Agustina
