benuanta.co.id, Bulungan – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar audiensi agenda prioritas pengawasan perwakilan BPKP bersama seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan walikota.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengatakan hadirnya BPKP Kaltara memiliki dedikasi dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap program strategis pemerintah.
“Kehadiran kita dalam kegiatan ini, menunjukkan komitmen tinggi dan keseriusan kita dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, dengan satu muara yang sama yakni kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ucapnya Senin, 10 Maret 2025.
Dia menjelaskan peran BPKP dalam melakukan pengawasan yang efektif sangatlah penting guna memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan dengan optimal dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Kaltara menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
“Seluruh jajaran pemerintah di daerah harus dapat melihat BPKP sebagai mitra strategis dalam menjalankan roda pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional,” jelasnya.
Kata dia, peran BPKP sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sangat krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari aspek kebijakan, perencanaan strategis, hingga pengendalian pelaksanaan pembangunan.
“BPKP tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis yang dapat memberikan asistensi kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” paparnya.
Lanjutnya, hal itu mencakup penguatan manajemen risiko, pengendalian kecurangan, serta peningkatan kapasitas dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
Kemitraan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, termasuk dalam aspek pengawasan yang dilakukan BPKP.
“Sebagai Gubernur yang menjalankan tugas sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, maupun sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, saya perlu mengingatkan kepada kita semua jajaran pemerintah di daerah tentang tugas pokok dan fungsi BPKP agar kita tidak melihat BPKP sebagai instansi yang harus dihindari,” terangnya.
“Tetapi kita harus dapat menjalin sinergi, menjaga komunikasi serta terus berkoordinasi dengan bpkp agar setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil tetap berada,” ujarnya menambahkan.
Gubernur Zainal menyebutkan di tahun 2025 ini BPKP Kaltara memiliki 7 agenda pengawasan prioritas, yaitu pertama evaluasi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua evaluasi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, ketiga infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas, keempat akuntabilitas keuangan pemerintah dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Yang kelima leningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri, umkm, koperasi dan tenaga kerja. Keenam jeterjangkauan dan ketersediaan pangan dan ketujuh penguatan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian kecurangan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
