benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Ketua Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala, mendorong pemerintah pusat segera membuatkan regulasi Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi wilayah Apau Kayan.
Apau Kayan merupakan wilayah bagian Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Adat Besar Apau Kayan sekaligus Ketua Presidium Kabupaten Apau Kayan, Ibau Ala mengatakan, terdapat regulasi terkait moratorium pemekaran daerah dan hal ini yang menghambat Apau Kayan menjadi DOB.
“Kita berharap pemerintah yang baru dapat mencabut moratorium ini,” kata Ibau Ala pada Ahad, 09 Maret 2025.
Ibau mengungkapkan, DOB Apau Kayan merupakan wilayah yang memiliki kaitan dengan kepentingan strategis nasional di perbatasan. Apalagi pemerintah juga telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara yang ada di Apau Kayan.
Selain itu, ia menambahkan dengan terbentuknya DOB Apau Kayan, maka hal itu dapat mempercepat pembangunan wilayah 3 T khususnya wilayah perbatasan.
“Pengembangan kawasan perbatasan sebagai solusi konkret untuk percepatan pemekaran DOB Apau Kayan, ini yang diharapkan dapat segera terealisasi setelah berakhirnya moratorium. Kita juga berkomitmen untuk menjaga wilayah ini sebagai bagian dari NKRI,” terangnya.
“Kedepannya kita harapkan tidak ada lagi Sembako mahal, sulit akses, sulit mendapatkan pendidikan dan pekerjaan serta tidak ada lagi warga yang merasa terisolir di Apau Kayan,” tegasnya.
DOB Apau Kayan secara administrasi sudah memenuhi syarat. Dimana ada 5 kecamatan yakni Kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Boh dan Kecamatan Persiapan Long Sule telah bersiap jika moratorium dicabut.
“Karena pemenuhan syarat dan kelengkapan administrasi inilah yang membuat kita terus mendorong pemerintah pusat untuk mendukung DOB Apau Kayan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
