benuanta.co.id, TARAKAN – Maraknya parkir liar di Kota Tarakan semakin menjadi perhatian, terutama akibat dampaknya terhadap kemacetan dan ketertiban kota.
Bertambahnya jumlah kendaraan, keterbatasan lahan parkir serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini semakin sulit diatasi.
Pemerhati transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik UBT, Dr. Ir. Muhammad Djaya Bakri, S.T., M.T., menjelaskan, salah satu penyebab utama parkir liar adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas lahan parkir yang tersedia.
“Kota Tarakan terus mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur parkir yang memadai,” ujarnya pada Sabtu (8/3/2025).
Ia menambahkan, banyak kawasan di Tarakan, khususnya di pusat perdagangan dan perkantoran, tidak memiliki area parkir yang cukup untuk menampung kendaraan.
“Banyak bangunan lama yang sejak awal tidak didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan parkir. Sehingga pengunjung akhirnya menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir alternatif,” ungkapnya.
Djaya Bakri juga menyoroti, parkir liar tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga mengurangi kapasitas jalan. Ia mencontohkan beberapa titik di Tarakan yang kerap mengalami kepadatan akibat parkir liar, seperti kawasan pasar, perkantoran, dan pusat kuliner.
“Ketika satu sisi jalan digunakan untuk parkir liar, otomatis lebar jalan berkurang. Ini menyebabkan hambatan lalu lintas, terutama di jam sibuk,” katanya.
Menurutnya, regulasi terkait parkir perlu diperkuat dan ditegakkan secara konsisten. Ia menambahkan, jika aturan ditegakkan dengan serius, maka masyarakat akan lebih disiplin dalam mematuhi regulasi parkir.
“Peraturan sebenarnya sudah ada, tetapi penegakan hukumnya masih lemah. Harus ada tindakan nyata, seperti denda yang lebih tegas atau bahkan penderekan kendaraan yang parkir sembarangan,” terangnya.
Dari sisi solusi, Djaya Bakri mengusulkan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Salah satunya adalah pembangunan gedung parkir bertingkat di area dengan mobilitas tinggi.
Selain itu, ia juga menyarankan agar lahan-lahan kosong yang tidak terpakai dapat dikonversi menjadi kantong parkir resmi yang dikelola secara profesional.
“Gedung parkir bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kawasan padat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai, penerapan sistem parkir elektronik dapat menjadi alternatif dalam mengurangi parkir liar. Menurutnya, teknologi bisa menjadi alat yang efektif dalam mengatur dan mengawasi aktivitas parkir di kota.
“Jika parkir di jalan dikenakan tarif secara elektronik dan lebih mahal dibanding parkir di tempat resmi, maka orang akan lebih memilih parkir di tempat yang seharusnya,” jelasnya.
Selain faktor infrastruktur dan regulasi, Djaya Bakri juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam hal parkir tidak bisa terjadi secara instan, tetapi membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib parkir,” tuturnya.
Di sisi lain, masyarakat Kota Tarakan turut memberikan tanggapan terhadap permasalahan ini. Seorang warga, Aura, mengungkapkan, parkir liar membuat trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki justru dipenuhi kendaraan.
“Kami jadi harus berjalan di jalan raya karena trotoar sudah penuh dengan motor,” keluhnya.
Di sisi lain, seorang pengendara roda dua, Markus, mengaku dirinya sering kesulitan mencari tempat parkir resmi.
“Kadang saya terpaksa parkir di pinggir jalan karena semua tempat parkir penuh. Tapi kalau ada petugas, baru saya pindah,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
