Dampak Jembatan Sei Kayan Dibatasi, Tana Tidung Mulai Alami Kelangkaan BBM

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pembatasan aktivitas Jembatan Sei Kayan membuat kendaraan bermuatan 8 ton keatas tidak bisa melintas. Hal ini juga berlaku bagi armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dapat melayani masyarakat.

Khususnya masyarakat di Kabupaten Bulungan diantaranya Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Utara. Lalu ke Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Malinau.

Keluhan terkait tertahannya armada bermuatan BBM dari Pertamina Jobber Berau telah masuk ke telinga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Baca Juga :  Perjuangkan Hak Tenaga Kerja Perempuan, Tamara Moriska: Ini Masih PR Bersama

“Banyak yang melapor ke dewan, bahwa mereka sudah punya truk isi 16 ton dan tidak bisa mengeluarkan lagi minyak itu kemudian butuh waktu,” ungkap Ketua DPRD Kaltara Achmad Jufrie kepada benuanta.co.id, Kamis, 6 Maret 2025.

Menurutnya, tidak memungkinkan jika membongkar dan mengganti ke truk yang berkapasitas muatan 8 ton. Pemilik armada pengangkut BBM ini hanya butuh keringanan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.

“Jadi mereka ini butuh izin yang benar-benar konkret dari penguasa jembatan yakni BPJN bagaimana cara solusinya. Karena tangki truk berisi saja sudah 16 ton belum lagi berat sendirinya. Jadi kalau mintanya 8 ton maka BBM yang diangkut hanya bisa 4 ton,” bebernya.

Baca Juga :  DPRD Kaltara Dorong Raperda Tenaga Kerja Lokal

Informasi yang diterimanya, BBM mulai langka di KTT karena pasokannya tidak ada. Terlebih BBM nya berasal dari Pertamina Jobber Berau. Ketika tiba di Jembatan Sei Kayan tidak bisa melintas karena dinilai over kapasitas seperti yang telah ditentukan oleh BPJN hanya 8 ton.

“Suplai BBM nya dari Jobber Berau dan tidak bisa melintas. Kita inginkan sekarang kekuatan jembatan sebenarnya berapa (ton) dan sampai kapan serta apa langkah-langkah yang harus diperbuat,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Baca Juga :  Gotong Royong Benahi Pasar Rakyat Jalan Rimba 

Achmad Jufrie meminta BPJN untuk bergerak cepat menentukan berapa ton kapasitas kendaraan yang dapat melintas. Pasalnya dampak yang dirasakan telah berpengaruh pada ekonomi di masyarakat.

“Harus gerak cepat karena sudah berpengaruh ke ekonomi, pangan bisa naik,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *