benuanta.co.id, TARAKAN – PT Phoenix Resource International (PRI) diduga dominan merekrut tenaga kerjanya dari luar Tarakan hingga kabar ini sampai ke DPRD Tarakan. Minumnya tenaga lokal dipekerjakan membuat DPRD Tarakan memanggil PT PRI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Senin, 3 Maret 2025.
Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, menegaskan perusahaan yang beroperasi di Tarakan, khususnya PT PRI harus memberikan prioritas bagi masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi.
“Saya tekankan kepada seluruh perusahaan, khususnya PT Phoenix, untuk mengutamakan tenaga kerja dari Tarakan, baik yang memiliki keterampilan maupun yang tidak,” tegas Yunus.
Adyansya, Ketua Komisi I DPRD Tarakan mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima, dari total 743 tenaga kerja di PT Phoenix, hanya sekitar 14 persen yang merupakan warga Tarakan. Hal ini dinilai tidak seimbang dan perlu evaluasi lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tarakan, Agus Sutanto menyatakan telah melakukan sosialisasi ke sekolah kejuruan (SMK) terkait lowongan pekerjaan yang tersedia di perusahaan tersebut. Namun, keluhan tetap muncul dari masyarakat yang telah mengajukan lamaran.
Dapot Sinaga, anggota DPRD Tarakan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan perekrutan tenaga kerja di PT Phoenix.
“Jangan jadikan masyarakat kita hanya sebagai penonton di daerahnya sendiri yang bisa dipekerjakan silakan dipekerjakan. Awalnya kami mengapresiasi masuknya perusahaan besar ke Tarakan, tetapi kalau lama-lama bukan warga Tarakan yang diterima, apa manfaatnya bagi daerah? Jalan rusak, lingkungan tercemar, tapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, perwakilan PT Phoenix, Yanwar, menjelaskan pihaknya tidak bisa mengakomodasi seluruh pelamar karena keterbatasan bidang keahlian yang tersedia di Tarakan.
“Kami membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, seperti teknik kimia, yang saat ini belum tersedia di Tarakan. Kami sudah membuka lowongan untuk warga Tarakan, tetapi karena tidak ada yang memenuhi kualifikasi, maka kami mencari tenaga kerja dari luar daerah. Ke depan, kami berharap universitas di Tarakan bisa menyediakan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri kami,” jelasnya.
Salah satu RT yang diundang turut menambahkan bahwa pihak perusahaan seharusnya memberikan kejelasan kepada pelamar kerja mengenai status lamaran mereka.
“Kalau ada warga yang mengirimkan lamaran, informasikan lanjutannya, apakah diterima atau tidak. Jangan hanya didiamkan, kasihan masyarakat yang menunggu tanpa kepastian,” ujarnya yang berharap ada transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. (*)
Reporter: Nurul Auliyah
Editor: Ramli
