benuanta.co.id, NUNUKAN – Belum ada kejelasan terkait upah tenaga honorer RSUD Nunukan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (3/3) gagal karena sejumlah anggota DPRD yang diundang melakukan aksi walkout.
Aksi walkout ini buntut dari sikap Direktur RSUD Nunukan yang tidak mengundang perwakilan tenaga honorer dalam rapat tersebut. Menurut Andi Mulyono, anggota DPRD Nunukan yang turut walkout menyesali tidak hadirnya perwakilan tenaga honorer.
“Soal diundang atau tidak, itu bukanlah hal yang terpisahkan antara direktur RSUD bersama jajaran dengan honorer yang ada, seharusnya mereka duduk bersama,” ungkap Andi kepada benuanta.co.id, Selasa (4/3).
DPRD Nunukan ingin menyelesaikan persoalan yang terjadi di RSUD Nunukan dan mencari solusi terbaik atas masalah ini.
“Jika tenaga honorer tidak dilibatkan, rapat ini hanya sepihak. Pemotongan gaji yang selama ini mereka rasakan harus dijelaskan secara langsung dan transparan kepada mereka. Kita harus pastikan tidak ada korupsi kecil-kecilan yang disembunyikan,” tegasnya.
Lanjutnya, kabar pemotongan gaji yang selama ini menjadi isu dikalangan tenaga honorer, seharusnya ada penjelasan terperinci dan terbuka mengenai alasan dan jumlah pemotongan tersebut.
“Penting untuk memastikan apa yang dipotong jelas dan terbuka, bukan ada yang disembunyikan. Kalau ini dibiarkan, maka akan ada kecurigaan dan ketidakpercayaan,” kata Andi. RDP kembali dijadwalkan hari ini. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
