benuanta.co.id, BULUNGAN – Walaupun anggaran untuk subsidi ongkos angkut (SOA) belum ada, lantaran terkena dampak efisiensi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tetap upayakan SOA baik barang maupun penumpang dapat berjalan di tahun ini.
Pasalnya, kebijakan SOA dapat menekan disparitas harga di wilayah perbatasan dan pedalaman. Selain itu, juga dapat menjalankan misi kemanusiaan yang membantu warga hendak bepergian ke wilayah tersebut.
“Untuk program kegiatan SOA 2025, Insya Allah akan tetap diupayakan untuk berjalan,” ucap Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hasriyani kepada benuanta.co.id, Rabu, 26 Februari 2026.
Alasannya, kata Hasriyani, mengingat SOA merupakan salah satu program prioritas Pemprov Kaltara dalam upaya membantu masyarakat perbatasan.
“Ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di perbatasan dan terluar dimana dengan SOA barang dari harga-harga komoditi dan kebutuhan mereka bisa lebih murah dibandingkn harga non SOA,” terangnya.
Pihaknya pun tak memungkiri, pada awal tahun 2025 terdapat pemangkasan anggaran yang cukup besar dan beberapa kegiatan yang hingga saat ini juga masih dicadangkann dan belum bisa dilaksanakan.
“Sampai hari ini memang di kode rekening program kegiatan SOA masih nol,” paparnya.
Namun dirinya sebagai pengguna anggaran (PA) di Disperindagkop dan UKM beberapa waktu lalu telah menyampaikan telahaan staf (TS) kepada Gubernur Kaltara dan ke Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program SOA ini.
“Saya masih tetap optimis dan yakin program SOA barang dan penumpang, Insya Allah tetap ada tahun 2025 ini. Meskipun belum ada kejelasan anggran tersebut, namun secara lisan juga pak Gubernur menyampaikan bahwa anggaran SOA tetap teranggarkan nanti,” tutur Hasriyani.
Dirinya berharap dalam waktu dekat ini sudah ada terinfokan dan dirinya selaku PA akan menyesuaikan anggran yang diberikan.
“Itu dengan frekuensi dari titik-titik penerima manfaat yang telah diusulkan kepada kami dinas provinsi melalui dinas kabupaten pengusul,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
