benuanta.co.id, TARAKAN – Wacana program jalan kaki ke sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Tarakan terus mendapat perhatian. Program ini dinilai dapat mengurangi kemacetan sekaligus membiasakan siswa untuk hidup sehat dan mandiri.
Namun, kesiapan infrastruktur seperti trotoar menjadi aspek utama yang harus dipastikan agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan efektif.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Tarakan, Sabudi menyatakan, mayoritas sekolah di Tarakan sudah memiliki trotoar sebagai jalur pejalan kaki.
Namun, ukuran dan kondisinya bisa berbeda-beda di setiap lokasi, tergantung pada ketersediaan lahan.
“Sebagian besar sekolah di Tarakan sudah memiliki trotoar, meskipun ukurannya menyesuaikan dengan kondisi lahan yang dimiliki pemerintah, yang terpenting, jalur untuk pejalan kaki tetap tersedia,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Sabudi menambahkan, sebelum program jalan kaki ke sekolah dilaksanakan, perlu ada koordinasi lebih lanjut antara berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, DPUTR, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Koordinasi ini penting untuk memastikan jalur yang digunakan aman, nyaman, serta bebas dari hambatan seperti pedagang kaki lima atau kendaraan yang parkir di trotoar.
“Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak, harus ada kerja sama antara berbagai instansi agar program ini bisa berjalan lancar. Trotoar memang untuk pejalan kaki, bukan untuk berjualan atau parkir liar. Jika ada yang melanggar, itu kewenangan Satpol PP untuk menertibkan,” jelasnya.
Sabudi menambahkan, DPUTR Tarakan terus melakukan pemeliharaan trotoar agar bisa digunakan dengan baik oleh pejalan kaki, termasuk siswa.
“Pemeliharaan ini mencakup perbaikan trotoar yang rusak, pembersihan dari sampah dan tanaman liar, serta pengecatan ulang untuk meningkatkan visibilitas dan estetika,” jelasnya.
Ia berharap program jalan kaki ke sekolah bisa berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi yang matang antara berbagai pihak. DPUTR siap mendukung dengan memastikan infrastruktur pendukung dalam kondisi layak.
“Keberhasilan program ini juga bergantung pada kesiapan dan kerja sama semua instansi yang terlibat,” tegasnya.
Hal ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, terutama dari siswa, guru, dan orang tua. Jesica, seorang siswi SMPN 2 Tarakan, menyatakan meskipun ada trotoar, beberapa masih dalam kondisi kurang nyaman.
“Ada trotoar yang sudah bagus, tapi ada juga yang rusak atau terlalu sempit. Kadang-kadang saya harus turun ke jalan karena untuk menghindari lubang,” katanya.
Di lain kesempatan, Halimah seorang guru di SMPN 12, menilai trotoar yang nyaman dan aman sangat penting agar program ini bisa diterapkan dengan baik.
“Jika trotoar sudah layak dan bebas hambatan, program ini bisa berjalan lancar. Tapi kalau masih banyak trotoar yang rusak atau terhalang pedagang, tentu akan sulit bagi anak-anak untuk berjalan kaki dengan aman,” ujarnya.
Di sisi lain, Anton, seorang orang tua siswa, berharap pemerintah tidak hanya fokus pada programnya saja, tetapi juga memperhatikan kondisi trotoar secara menyeluruh.
“Trotoar di beberapa jalan memang ada, tapi lebarnya kadang kurang atau tidak nyaman untuk pejalan kaki. Jika memang ingin menerapkan program ini, perhatiannya harus serius,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Endah Agustina
