benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, bersama Wakil Ketua DPRD, Muhammad Nasir, menerima kunjungan audiensi dan silaturahmi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara, H. Taufik Rahman.
Adapun audiensi ini membahas sejumlah isu strategis terkait pendidikan agama dan pengembangan madrasah di Kalimantan Utara.
Beberapa poin utama yang disampaikan Kakanwil Kemenag, yakni Revisi Perda Gubernur Kaltara Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Pendidikan, agar lebih mengakomodasi pendidikan agama. Usulan Perda Fasilitas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren guna memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Tak hanya itu dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenag juga memaparkan progres sejumlah proyek strategis, seperti pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bulungan, pengembangan Madrasah Terpadu Nunukan, serta pembangunan Asrama Haji Transit Tarakan yang kini telah memiliki dua tower dengan kapasitas 224 orang dan masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pembangunan tower ketiga.
“Salah satu kendala utama yang dibahas dalam audiensi ini adalah kebutuhan lahan untuk pembangunan IAIN Bulungan. Saat ini, tersedia lahan seluas 10 hektar, namun regulasi mensyaratkan minimal 30 hektar,” ucapannya Selasa, (25/2/2025).
“Jadi kami (Kemenag) berharap DPRD Kaltara dapat memfasilitasi intervensi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan dan land clearing agar proyek ini bisa terealisasi sesuai target pada 2025,” ucapnya lagi.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mencari solusi atas persoalan lahan tersebut.
“Salah satu opsi yang akan dikaji adalah kemungkinan pengalihan lahan di luar Kota Tanjung Selor, namun tetap berada di Kabupaten Bulungan,” ucap Achmad Djufrie.
Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD, Muhammad Nasir, menyarankan agar pembangunan dilakukan bertahap dengan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia.
“Kita bisa mulai dengan 10 hektar yang ada untuk mengunci proyek ini, sambil mencari solusi untuk pemenuhan 20 hektar sisanya,” tutupnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Nicky Saputra
