benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kebijakan efesiensi anggaran diharapkan tidak berdampak banyak terhadap perencanaan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) yang diwacanalan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, rencana pembangunan KBM Provinsi Kaltara ini sudah dibuat sebelum adanya kebijakan efesiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Mungkin akan terdampak seperti pemotongan anggaran dan lainnya, tapi kita harap hal itu tidak terjadi. Karena untuk anggaran perencanaannya sendiri sudah kita ajukan,” kata Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kumuh (DPUPR-Perkim) Kaltara, Reydon Lumban Tobing pada Selasa, 18 Februari 2025.
Ia menambahkan adanya efesiensi atau pemotongan anggaran perencanaan kegiatan pembangunan nantinya akan ditentukan oleh Gubernur Provinsi Kaltara, sehingga dirinyapun masih menunggu keputusan tersebut.
“Nantikan ada sortirosasi kegiatan untuk menentukan yang mana skala prioritas dan tidak, makanya kita masih menunggu kebijakan dari bapak Gubernur. Tapi yang pasti kegiatan pembangunan pasti akan tetap berjalan dengan porsinya masing-masing,” tambahnya.
Di tahun 2025 DPUPR-Perkim Kaltara rencananya akan kembali memulai perencanaan pembangunan KBM dengan membuat pematangan lahan untuk 5 OPD yang ada di Lingkungan Pemprov Kaltara. Di mana untuk satu OPD akan disiapkan lahan seluas 1 hektare dengan anggaran Rp 2 milair persatu kegiatan pematangan lahan.
“Jika ada 5 OPD maka anggarannya sebesar Rp 10 miliar dengan lahan seluas 5 hektare, karena pematangan lahan ini nantinya akan berhubungan dengan pagar lahan dan lain-lain. Jika pun nantinya ada efesiensi dengan kegiatan ini, maka pengerjaannya mungkin akan kita kurangi dari yang 5 OPD menjadi 3 OPD atau tetap 5 OPD dengan pengerjaan bertahap,” pungkasnya. (*)
Reporter : Osarade
Editor: Nicky Saputra
