benuanta.co.id TANJUNG SELOR – Adanya kebijakan pemerintah pusat prihal efisiensi anggaran tahun 2025. Membuat beberapa desa di Kalimantan Utara (Kaltara) yang sempat mendapat pelayanan program dokter terbang terancam ditunda.
Program dokter terbang sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman menyampaikan hingga saat ini masih dilakukan perhitungan terhadap anggaran dari pelaksanaan program dokter terbang di Kaltara.
“Perhitungan akan dilakukan kembali dengan memperhitungkan anggaran awal dan setelah diberlakukannya efisiensi anggaran,” katanya, Selasa (18/2/2025).
“Program dokter terbang tetap jalan, tapi tetap akan ada efisiensi anggaran. Jadi nanti kita prioritaskan beberapa daerah yang memang aksesnya tidak bisa dilalui dengan jalur darat atau sangat terpencil,” katanya lagi.
Lanjut kata Usman, untuk daerah yang masih dapat ditempuh dengan jalur darat atau akses yang aksesnya tidak begitu sulit, maka pelayanan dokter terbang di daerah tersebut akan di stop sementara.
“Makannya kita sudah sampaikan untuk program-program nanti kita akan melakukan skala prioritas. Jadi mana saja daerah yang akan kita layani,” terangnya.
Jika masih bisa ditempuh dengan jalur darat, daerah tersebut berpotensi akan distop sementara. Tetapi untuk daerah yang sangat terpencil akan diprioritaskan.
Berikut beberapa daerah yang berpotensi akan dilakukan penundaan pengiriman dokter terbang oleh Pemprov Kaltara yakni Malinau dan Nunukan.
Untuk Malinau meliputi daerah Long Loreh, Setulang dan Sehati. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan meliputi Seimenggaris, Pembeliangan, Sanur, Atap, Tanjung Harapan dan Mansalong.
“Kita masih akan mendiskusikan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi dilakukan penundaan untuk pengiriman dokter terbang ini,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Nicky Saputra
