benuanta.co.id, NUNUKAN – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai layanan internet dan VSAT (Very Small Aperture Terminal) untuk tahun 2025.
Dalam surat yang disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, akibat keterbatasan anggaran, layanan akses internet dan VSAT tidak akan tersedia pada tahun ini di sejumlah wilayah yang sebelumnya menikmati layanan tersebut.
Plt. Kepala Dinas DKISP Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Iskandar menyampaikan, pemberitahuan ini mencakup keputusan yang diambil berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sebagai dampaknya, DKISP Provinsi Kaltara tidak akan dapat melanjutkan kontrak pembelian layanan internet atau belanja jasa berlangganan internet pada tahun 2025.
“Ini berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025,” kata H. Iskandar.
Terkait hal itu, menimbulkan keluhan dari warga, khususnya yang tinggal di daerah perbatasan. Kebijakan ini diambil akibat keterbatasan anggaran dan instruksi efisiensi belanja dari pemerintah pusat. Namun keputusan tersebut menuai reaksi keras dari sejumlah masyarakat yang bergantung pada layanan ini.
Warga di daerah perbatasan, yang mayoritas memiliki akses terbatas terhadap jaringan komunikasi lainnya, merasa terkejut dan khawatir akan kesulitan yang akan mereka hadapi tanpa adanya akses internet dan VSAT.
“Di sini internet dan layanan satelit adalah satu-satunya cara kami bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tanpa itu kami akan semakin terisolasi,” ujar salah satu warga perbatasan yang enggan disebutkan namanya.
Keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah perbatasan selama ini sudah menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Layanan internet dan VSAT menjadi sarana vital, tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk akses informasi, pendidikan, dan pelayanan publik.
Ketika akses internet dan VSAT tidak dianggarkan akan berdampak kepada warga perbatasan, karena jaringan Telkomsel yang dibangun dibeberapa titik diperbatasan tidak bisa mengcover semua kebutuhan warga.
“Apalagi saat ini, laporan di sekolah dan instansi serba online, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya sepihak hanya memperhatikan kondisi di kota sementara wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI tidak diakomudir,” jelasnya, Ahad (16/2/2025).
Lanjutnya, ada banyak tower Telkomsel BAKTI dibangun di Krayan secara khusus namun tidak terhubung dengan semua jaringan handphone (HP), hanya HP tertentu saja bisa terhubung. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
