benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat untuk melakukan pemadanan data. Pemadanan data sendiri merujuk pada peyempurnaan data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan sosial pemerintah pusat dapat berjalan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara, Obed Daniel Bansos mengatakan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat penerima nantinya berupa bantuan pangan non tunai dan bantuan tunai yang diberikan per triwulan.
“Biasanya dalam bentuk pangan atau Sembako dan uang tunai Rp 200 ribu per bulan yang cair tiap tiga bulan sekali. Makanya pemadanan DTKS kita lakukan di bulan ini,” katanya, Jumat (14/2/2025).
Meski hampir semua masyarakat penerima Bansos pemerintah pusat sudah masuk dalan DTKS, namun masih ada sekitar 34 KK di Kaltara yang belum sama sekali masuk DTKS. Bahkan ada sekitar 12 KK yang sudah masuk dalam DTKS namun terdata tidak tersentuh program Bansos pemerintah pusat.
“Hal ini terjadi kepada masyarakat Punan Batu. Hal ini disebabkan karena lokasi tempat tinggal masyarakat punan batu yang berada di Pedalaman Bulungan. Bahkan ada yang sudah masuk DTKS dan masuk sebagai penerima Bansos. Tapi malah tidak pernah mengambil Bansos karena lokasi mereka yang jauh dan minimnya pengetahuan masyarakat disana terkait prosedur pengambilan Bansos ini,” jelasnya.
Obed berharap agar masyarakat Punan Batu yang ada di Kaltara ini dapat terdata secara keseluruhan kedalam DTKS dan dapat mengambil Bansos yang diberikan oleh pemerintah.
“Nanti kita akan carikan solusinya bersama-sama. Intinya masyarakat Punan Batu harus masuk dalam DTKS dulu agar bisa menerima bantuan dari pemerintah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Yogi Wibawa
