benuanta.co.id, TARAKAN – Anggota DPRD Kota Tarakan berencana mengkoordinasikan pembatasan aplikasi untuk anak di bawah umur dengan Diskominfo Kota Tarakan. Keputusan ini muncul setelah rapat dengar pendapat yang diadakan pada Selasa, 11 Februari 2025.
Berdasarkan hasil wawancara, perwakilan Diskominfo Tarakan menegaskan bahwa pembatasan aplikasi bukan kewenangan daerah.
“Kami di tingkat daerah tidak memiliki kewenangan dalam pembatasan aplikasi bagi anak-anak. Biasanya hal ini berada di bawah regulasi pemerintah pusat atau bahkan langsung dari pembuat aplikasi itu sendiri,” ujar perwakilan Diskominfo (14/2/2025).
Meski demikian, Diskominfo Tarakan tetap melakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi secara bijak.
“Kami sudah mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi. Selain itu, kami juga menyebarkan informasi melalui pamflet di media sosial serta baliho di berbagai titik kota,” tambahnya.
Pihak Diskominfo juga mengaku tidak diikutsertakan dalam rapat dengar pendapat tersebut dan belum menerima konfirmasi terkait hasil atau tindak lanjutnya. Namun, mereka menyatakan akan tetap mengkomunikasikan isu ini kepada pihak yang lebih berwenang.
Sementara itu, sejumlah orang tua di Kota Tarakan menyatakan bahwa pembatasan aplikasi bagi anak-anak memang diperlukan. Mereka khawatir dengan dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan gawai tanpa pengawasan orang tua.
“Saat ini anak-anak semakin banyak menghabiskan waktu di depan layar. Jika tidak ada pembatasan, mereka bisa terpapar konten yang tidak sesuai usia,” kata salah satu orang tua yang diwawancarai.
Menanggapi hal ini, Diskominfo Kota Tarakan berjanji akan terus mengkomunikasikan isu tersebut ke pihak terkait.
“Kami berharap ada tindak lanjut yang cepat dan solusi terbaik bagi anak-anak di Kota Tarakan,” tutupnya. (*)
Reporter : Nurul Auliyah
Editor: Nicky Saputra
