benuanta.co.id, TARAKAN – Komisi III DPRD Kota Tarakan mengelar kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan, untuk membahas penanganan banjir dan tanah longsor, pada Selasa, 11 Februari 2025.
Kepala DPUTR Tarakan, Fandariansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya mengatasi persoalan ini melalui program yang telah dirancang, baik di saluran tersier maupun sekunder.
“Program yang kami susun memerlukan dukungan pembiayaan. Penanganan secara periodik minimal setiap tiga bulan, diperlukan dilakukan normalisasi saluran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan, Edi Patanan, menyampaikan bahwa DPUTR telah memetakan empat belas titik saluran primer yang menjadi fokus utama penanganan banjir.
“Saluran primer, yang merupakan saluran induk atau sungai besar, perlu dibuka dan dibangun. Selain itu, saluran sekunder sebagai cabang dari primer, serta saluran tersier atau parit-parit kecil, juga perlu perhatian khusus,” jelas Edi.
Edi juga menyoroti pentingnya sosialisasi terkait bahaya tanah longsor, terutama di wilayah Kota Tarakan yang didominasi oleh tanah pasir. “Saat hujan deras, pasir sering mengendap di parit-parit sehingga menyebabkan penyumbatan. Normalisasi harus dilakukan secara rutin untuk mencegah banjir,” tambahnya.
Ia mengapresiasi langkah DPUTR yang telah menurunkan tiga puluh personel khusus untuk membersihkan saluran tersier di 447 RT. Namun, ia menilai jumlah personel tersebut perlu ditambah dan disebar ke masing-masing kelurahan agar penanganan lebih efektif.
“Kami mendukung penuh program ini. Sebagai wakil rakyat, kami akan mengupayakan solusi terbaik sesuai skala prioritas untuk menangani masalah banjir dan longsor. Semua hasil pembahasan ini akan kami bawa ke rapat DPRD, dan pada saat wali kota definitif dilantik pada 20 Februari, kami akan menyampaikan poin-poin penting demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)
Reporter: Charles J
Editor: Yogi Wibawa
