benuanta.co.id, TARAKAN – Perbedaan biaya pendidikan antara sekolah negeri dan swasta masih menjadi tantangan dalam pemerataan pendidikan di Kota Tarakan. Sekolah negeri menawarkan pembebasan SPP bagi siswanya, sementara sekolah swasta tidak mendapatkan subsidi dan harus menanggung seluruh biaya operasional secara mandiri, Senin (10/2/2025).
Komisi II DPRD Kota Tarakan menyoroti kesenjangan ini dalam kunjungan ke SMP Citra Bangsa dan SD Yaditra Intraca pada Selasa (4/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan pemberian subsidi bagi siswa sekolah swasta agar dapat mengurangi beban orang tua dan meningkatkan daya saing sekolah swasta.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan, dr. Yuli Indrayani, menyampaikan pihaknya ingin mengetahui keseimbangan kuota antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini berkaitan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), agar sekolah swasta tetap mendapat siswa dan bisa terus beroperasi.
“Orang tua cenderung lebih memilih sekolah negeri karena alasan biaya dan anggapan mutu yang lebih baik. Sementara itu, sekolah swasta harus membiayai operasionalnya sendiri. Kami ingin agar sekolah swasta bisa meningkatkan kualitasnya sehingga setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri,” jelasnya.
Yuli berharap pemerintah bisa berperan dalam membantu pembiayaan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Jika ada dukungan subsidi bagi siswa di sekolah swasta, maka akses pendidikan yang berkualitas bisa dirasakan lebih merata,” tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Tarakan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabariah, Ia menilai program subsidi bagi siswa sekolah swasta sangat penting agar semua anak usia sekolah di Tarakan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Setiap tahun, sekolah negeri meminta tambahan rombongan belajar, sementara sekolah swasta kekurangan siswa. Seharusnya, sekolah negeri dan swasta bisa bersinergi agar seluruh sekolah di Tarakan semakin berkembang,” ungkapnya.
Sabariah menekankan perlunya data akurat mengenai siswa kurang mampu agar subsidi bisa diberikan tepat sasaran. Ia juga menilai regulasi pemberian subsidi harus diperjelas agar tidak menyalahi aturan.
“Saat ini masih dalam tahap evaluasi dan pendataan. Kami juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan untuk menyamakan visi dalam pemerataan pendidikan,” imbuhnya.
Menurut Sabariah, jika sekolah swasta memiliki jumlah siswa yang cukup dan kualitas pendidikan yang baik, maka hal ini juga akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi tenaga pendidik.
“Ada beberapa sekolah swasta di Tarakan yang sudah meraih prestasi di tingkat nasional, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” pungkasnya.
Harapan masyarakat pun senada dengan yang disampaikan DPRD. Salah satu orang tua siswa, Nelson, berharap adanya bantuan dari pemerintah agar biaya sekolah swasta tidak terlalu membebani keluarga.
“Kalau bisa ada subsidi, pasti lebih banyak orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Jadi, sekolah swasta juga bisa berkembang, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Sementara itu, seorang guru sekolah swasta, Christine, menilai kebijakan subsidi akan membantu sekolah swasta dalam meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran.
“Kalau sekolah swasta mendapatkan dukungan, kami bisa lebih fokus dalam memberikan pendidikan yang lebih baik, tanpa harus terlalu khawatir dengan biaya operasional,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
