benuanta.co.id, BULUNGAN – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat masih ada aset yang menjadi kewenangan provinsi tapi belum diserahkan dari kabupaten kota baik dalam maupun diluar Kaltara.
Kepala BKAD Provinsi Kaltara, Denny Harianto menjelaskan aset itu tidak hanya di wilayah Kaltara, tapi juga diluar ada seperti Kalimantan Timur (Kaltim) yang prosesnya masih berlangsung untuk diserahkan kepada Pemprov Kaltara.
“Kita inginkan aset yang akan diserahkan itu aman tidak ada sengketa, kita tidak ingin menerima aset yang berkonflik dengan orang lain, kami tidak mau,” ucapnya.
Kata dia, jika aset yang sudah seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Kaltara tapi belum diserahkan, masih tersebar di kabupaten kotam
“Tapi ini pasti jadi temuan BPK juga. Kami selalu bersurat terus misalnya ada temuan maka kita minta BPK beri teguran ke pemda-nya,” tuturnya.
Denny menyebutkan jika diberikan aset oleh pemerintah daerah kabupaten kota, pihaknya siap menerima dan mengelolanya. Pasalnya, Pemprov Kaltara akan mematuhi apa yang menjadi kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan.
“Kalau kita di Provinsi Kaltara umpamanya yang mana jadi kewenangan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 kita siap. Tapi belum diserahkan itu menjadi tanggungjawab kabupaten kota bukan kami,” terangnya.
Lanjutnya, asetnya sendiri merupakan aset tidak bergerak di berbagai bidang, baik itu jalan, gedung, pelabuhan dan lainnya.
“Jelasnya kami mau clean and clear, seperti aset dari Kaltim seperti tanah yang akan diserahkan kami tahu status tanahnya tidak berkonflik, tidak ada surat menyurat dan lain sebagainya. Tentu ini menguras waktu, tenaga juga pikiran ke sana,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
