Komisi II Minta Empat OPD Paparkan Program Kerja Sinergi dengan Pokir DPRD

benuanta.co.id, NUNUKAN – Rapat kerja, Komisi II DPRD Nunukan minta empat organisasi perangkat (OPD) daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Nunukan mempresentasikan program Pembangunan tahun anggaran 2025, Selasa (14/1/2025).

Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam mengatakan empat OPD ini yakni Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM dan Koperasi, Kepala Satpol PP dan Kabag Ekonomi Setda Nunukan.

“OPD yang hadir ini merupakan mitra kerja dari Komisi II, jadi kita meminta mereka untuk menjabarkan rencana program yang akan direalisasikan pada tahun 2025,” kata Fajrul kepada benuanta.co.id, Rabu (11/1/2025).

Dikatakannya, ini untuk memverifikasi setiap usulan atau aspirasi masyarakat dan memastikan apakah program yang direncanakan oleh OPD tersebut bisa terselesaikan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan relevansinya dengan kebijakan pemerintah daerah.

“kita minta OPD yang hadir menyiapkan data berupa RKA tahun anggaran 2025 agar kita bisa mengevaluasi program yang direncanakan dan kalaupun program yang tidak dapat berjalan maka anggota DPRD melakukan revisi,” ungkapnya.

Fajrul mengatakan, rapat kerja Komisi II tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok pokok pikiran anggota DPRD bisa diakomodasi dalam rencana pembangunan daerah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas kebutuhan, dan kesiapan OPD dalam pelaksanaan program.

Karena itu Pemerintah daerah bersama DPRD akan melakukan pembahasan secara intensif untuk memastikan bahwa program-program yang disepakati dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan adanya rapat kerja ini, DPRD Nunukan dan OPD terkait dapat terus bersinergi dalam segala program yang dijalakan yang khususnya untuk kepentingan masyarakat.

“Kami akan senantiasa bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendukung percepatan pembangunan, dan kita juga meminta kepada OPD agar setiap pelaksanaannya agar melibatkan Komisi II.

“Pada prinsipnya kita akan melakukan pengawasan anggaran, dan kita juga harap program kerja yang telah dicanangkan agar dapat dilaksanakan oleh masing – masing OPD,” jelasnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Nicky Saputra

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *