benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Terima banyak keluhan terkait proses seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bakal lakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara.
DPRD Kaltara ingin mengetahui proses dan metode penilaian yang dilakukan dalam tes seleksi penerimaan PPPK di Kaltara.
“Memang banyak yang menyampaikan keluhan ke kita, tapi kita juga harus objektif sehingga pihak BKD juga harus memberi penjelasan terkait hal ini,” kata Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, pada Kamis, 9 Januari 2025.
Menurut politisi Gerindra ini, adanya keterangan langsung dari pihak BKD Kaltara merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kesan negatif terkait seleksi penerimaan PPPK yang sudah berjalan.
“Khususnya hal yang berkaitan dengan penerimaan yang paruh waktu dan penuh waktu. Karena saya rasa, masih banyak yang belum paham dengan hal ini,” lanjutnya lagi.
“Dalam hal ini, sistem penilaian apa yang digunakan. Serta hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan. Karena hal-hal ini lah yang banyak dikeluhkan ke dewan,” terangnya.
Sedangkan terkait koordinasi dengan pihak BKD Kaltara, Djufrie mengaku sudah melakukan pemanggilan ke pihak BKD Kaltara.
Namun karena pihak BKD Kaltara belum dapat memenuhi pemanggilan, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan kembali hingga pihak BKD bisa datang untuk memberikan penjelasan.
“Nanti akan kita tunggu dan pemanggilan ini sifatnya untuk memberikan penjelasan kepada para peserta PPPK yang masih belum paham dengan sistem penilaian PPPK,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
