benuanta.co.id, TARAKAN – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) turut melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik pada momen natal dan tahun baru (Nataru). Pelayanan publik yang mendapatkan atensi khusus yakni Bandar Udara Juwata Tarakan dan Pelabuhan Malundung Kota Tarakan.
Kepala Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulfah mengatakan, berdasarkan pengamatan di ruang layanan Bandara Juwata Tarakan, terdapat konsistensi dalam ketersediaan sarana bagi pengguna layanan.
“Mulai dari unsur disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Apalagi tahun ini terjadi kenaikan penumpang yakni sebesar 4 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Sehingga tidak dilakukan penambahan penerbangan atau extra flight,” jelasnya, Kamis (26/12/2024).
Sedangkan untuk layanan publik di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan, Maria menilai sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Mulai dari portal scan tiket yang tak lagi terdapat penumpukan penumpang.
Selain itu, sarana lainnya juga terdapat fasilitas ruang laktasi, fasilitas keamanan berupa cctv yang menjangkau tempat parkir
“Terdapat kursi roda, walker untuk lansia dan toilet juga. Terkait dengan loket cek in pihak Pelindo akan melakukan penambahan dan perluasan ruangan loket,” lanjut Maria.
Ombudsman pun menyarankan agar disediakan loket khusus layanan bagi kelompok disabilitas dan rentan. Maria menegaskan, ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (Apar) juga perlu disediakan di objek vital nasional tersebut.
Adapun untuk atensi lain yakni fasilitas X-ray masih dalam proses perbaikan.
“X-ray untuk barang penumpang domestik yang masih dalam proses perbaikan dapat segera rampung,” tegasnya.
Maria melanjutkan, dalam momen Nataru, masyarakat maupun penumpang juga perlu mengisi survei kepuasan pelayanan. Diharapkan survei kepuasan tersebut dipasang pada tempat-tempat strategis.
Dalam hal penyelenggaraan layanan publik berupa penyeberangan laut, Maria turut berpesan agar setiap kapal memperhatikan unsur keamanan dan keselamatan penumpang dengan memperhatikan ketersediaan life jacket yang berfungsi.
“Seperti CCTV juga dan memastikan pemeriksaan berkala terkait dengan kelaikan operasional, juga lebih memperhatikan sarana untuk kelompok disabilitas dan rentan, serta memajang akses pengaduan dan survei kepuasan pengguna layanan kapal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
