“Beliau menyampaikan secara tegas, MinyaKita dibantu oleh BUMN bidang pangan, khususnya Bulog,” ujar Arief di Jakarta, Senin.
Arief menjelaskan, keterlibatan Bulog ini bertujuan untuk mengontrol harga MinyaKita agar sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Tingginya harga MinyaKita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur dikarenakan rantai distribusi. Dengan keterlibatan Bulog di bagian distribusi, diharapkan HET MinyaKita bisa seragam.
“Sekarang kita siapkan saja supaya secepatnya, khususnya minyak goreng itu terdistribusi lewat Bulog. Jadi tingkat kecepatan kita mendistribusikan itu menjadi penting, sehingga yang paling benar adalah setiap tempat itu harus punya cadangan pangan pemerintah daerah,” kata Arief.
Lebih lanjut, Arief meminta kepada pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan pemerintah di wilayah masing-masing. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok pangan di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).
“Jadi cadangan pangan pemerintah sudah kita punya di Bulog, tapi cadangan pangan pemerintah daerah ini juga penting, apalagi untuk daerah-daerah remote 3TP itu memang harus punya cadangan pangan,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bambang Wisnubroto menekankan harga minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita yang tak kunjung turun bukan karena stoknya yang menipis.
Wisnu menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menurunkan harga MinyaKita yang secara rata-rata nasional mencapai Rp17.000, sedang harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp15.700.
Wisnu menjelaskan, MinyaKita tidak mengalami kelangkaan, begitu juga dengan minyak goreng kemasan premium dan minyak curah yang bisa didapatkan di pasar dengan mudah.
Lebih lanjut, kata Wisnu, yang perlu diselesaikan adalah masalah rantai distribusi yang dianggap panjang, sehingga menyebabkan terjadinya transaksi antar pengecer.
Sumber : Antara
