benuanta.co.id, NUNUKAN – Reses di lima titik yang ada di Kabupaten Nunukan, Arming Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara jaring sejumlah keluhan masyarakat.
Arming mengatakan, setelah melakukan reses di empat lokasi, ia melakukan reses kelimanya dengan menjaring aspirasi masyarakat Kampung Solor, RT 21, Kelurahan Nunukan Tengah.
“Dalam reses ini, ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kampung Solor, diantaranya terkait kekurangan Sanitasi,” kata Arming.
Diungkapkannya, hal ini yang sering dikeluhkan masyarakat sebab ketika musim hujan maka air sungai di Jembatan Sungai 9 akan meluap dan menyebabkan banjir. Tak hanya itu, kondisi sanitasi yang juga dianggap tidak muat untuk menampung debit air yang begitu besar.
“Kemudian persoalan PDAM yang pipanisasinya melewati jalur Sungai 9 namun tidak dimasuki kilometer. Melihat kondisi ini, saya rasa pemerintah harus turun tangan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bagaimana kita sama-sama bahu membahu dalam hal ini,” ungkapnya.
Arming juga mengatakan, melalui agenda reses ini Ia ingin merubah stigma di masyarakat bahwa reses bukan sekedar menghabiskan anggaran melainkan betul-betul untuk menyerap aspirasi dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
“Saya ingin merubah stigma bahwa reses ini bukan sekedar menghabis-habiskan anggaran daerah, saya punya keyakinan 10 anggota DPRD Provinsi Kaltara dari Kabupaten Nunukan ini punya nawacita yang sama, yaitu ingin mengabdikan diri kepada masyarakat dan berbakti kepada rakyat dan itu sudah seharusnya harus kita lakukan sebagai wakil rakyat,” ucapnya.
Dikatakannya, dari kegiatan reses yang dilaksanakan di lima titik lokasi yang ada di Nunukan, banyak persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang mana, persoalan itu belum terselesaikan hingga saat ini baik oleh Pemerintah daerah maupun Provinsi.
Sehingga Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk saling berkolaborasi dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di Nunukan.
“Tentunya harapan saya bukan hanya di atas kertas, tapi kita harus turun ke lapangan memastikan sehingga skala prioritas pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah melalui APBD bisa tepat sasaran ke depannya,” tutupnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
