benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Adanya wacana Pemerintah Pusat dalam menghapus sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Meski saat ini penerapan sistem zonasi PPDB sudah berjalan dan sudah terbiasa digunakan saat PPDB. Namun menurut Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie, pihaknya akan mendukung apapun kebijakan Pemerintah Pusat selama baik untuk masyarakat.
“Sampai saat ini hal itu masih bersifat sebagai wacana. Tapi bila disetujui dan diterapkan dengan sistem PPBD yang lama atau PPDB yang baru lagi, maka kita di daerah sangat mendukung kebijakan itu,” kata Ketua DPRD Kaltara yang akrab disapa Jufrie pada Sabtu, 30 November 2024.
Ia menjelaskan apapun kebijakan Pemerintah Pusat dalam menentukan PPDB, tentunya sudah melalui proses kajian akademik yang matang. Termasuk jika sistem zonasi dihapuskan.
“Sistem zonasi itu sudah melalui kajian sebelum diterapkan dan jikapun akan dihapus, tentunya hal itu juga melalui kajian akademik dan pertimbangan yang matang,” lanjutnya lagi.
“Selama ini sistem zonasi memang tidak dapat diterapkan dibeberapa Daerah tertentu. Sehingga jika sistem zonasi PPDB dikembalikan sistem yang lama, maka masyarakat juga pasti menerimanya karena sistem yang lama masih melekat dimasyarakat,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan, apabila wacana itu nantinya sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Pepres). Maka semua pihak harus mendukung pelaksanaannya.
“Makanya kebijakan dan regulasinya masih kita tunggu. Tapi jika tidak ada, maka kita akan tetap menggunakan sistem zonasi PPDB. Kecuali kebijakan dan regulasi barunya sudah dibuat baru kita gunakan sistem PPDB yang lama,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
