benuanta.co.id, TARAKAN – Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG) perlahan mulai dipersiapkan di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini terlihat saat Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong hadir langsung meninjau persiapan berupa uji coba MBG di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara turut mempersiapkan dapur umum yang menjadi sarana produksi MBG bagi anak sekolah. Lalu, bagaimana dampak ekonomi dari program MBG di Kaltara? simak penjelasan ekonomi berikut ini.
Program MBG sendiri sudah jauh digaungkan Prabowo-Gibran sejak keduanya berkampanye di Pilres 2024. Alhasil, saat ini program unggulan tersebut sudah mulai dipersiapkan oleh masing-masing provinsi, tak terkecuali Kaltara.
Akademisi Ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengungkapkan, MBG sendiri dianggap suatu terobosan yang baik dan untuk mencetak generasi dengan daya saing yang tinggi. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) tak lepas dari kesehatan fisik dan kemampuan intelektual melalui gizi baik yang diberikan.
“Itu semua tidak semua ditanamkan kepada generasi yang lemah dan kekurangan gizi. Meskipun kita mendidik, memberikan keterampilan dan pengetahuan yang kuat tapi kalau generasi yang disiapkan tidak punya kekuatan fisik tidak mungkin,” jelas Margiono kepada benuanta.co.id, Rabu (6/11/2024).
Selain itu, program MBG yang diterapkan di daerah juga akan membangkitkan produksi pangan nasional. Menurut Margiyono, sektor pertanian akan meningkat. Sehingga MBG menciptakan nilai tambah dan tukar dari petani.
Ia mencontohkan, jika MBG berhasil di daerah maka akan ada peningkatan permintaan komoditas beras, telur, daging dan sayur. “Karena anggaran ini dari APBN untuk menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Margiyono menegaskan, lantaran menggunakan APBN, produksi pangan untuk MBG juga harus dipastikan bahwa pemerintah menggunakan komoditas yang diproduksi dalam negeri, bukan impor.
“Harus 100 persen itu produksi dalam negeri. Konsekuensi logisnya, produknya dijamin kesehatan dan kehalalannya. Begitu juga dampak ekonomi sosial masyarakat Indonesia,” lanjutnya.
Dilanjutkannya, MBG ini menjadi hal yang baik lantaran beberapa waktu belakangan Indonesia dihadapkan dengan produksi pangan yang turun. Alhasil, masyarakat harus mengkonsumsi produk impor dari luar negeri. Jika tak dicegah, hal ini membuat masyarakat bergantung pada harga pangan yang ditetapkan oleh negara importir.
“Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat awam dari petani sampai generasi yang akan meneruskan pembangunan Indonesia. Program ini juga mencegah stunting terutama untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045,” lanjutnya.
Di samping penerapan MBG di daerah, Margiyono menyarankan seharusnya MBG juga dibarengi dengan pemerintah yang memperhatikan ibu hamil. Karena menurutnya, kesiapan tumbuh kembang SDM di awali sejak di dalam kandungan.
Selain itu, MBG juga perlu dibuatkan peraturan mengikat yang mengatur soal pemanfaatan produk pangan lokal.
“Harus ada peraturan yang menggaris bawahi itu (MBG) untuk menghasilkan generasi muda sejak dalam kandungan. Juga APBN nya harus digunakan untuk belanja produk dalam negeri, tujuannya untuk menggerakkan ekonomi, membangkitkan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Yogi Wibawa
