Pendidikan di Pedalaman Harus Merdeka Belajar

benuanta.co.id, BERAU – Sektor pendidikan di pedalaman Kabupaten Berau menjadi urusan wajib Dinas terkait untuk segera lakukan pengembangan dan perhatian agar mencerdaskan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Berau terpilih daerah pemilihan (dapil) 2 Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah yakni Rudi Parasian Mangunsong.

“Jadi sektor pendidikan itu urusan wajib yang dimana undang-undang jelas menyatakan sekian persen APBD diperuntukkan dinas pendidikan dari pesisir ke kota, dari kota ke pedalaman,” ucapnya, Rabu (23/10/2024).

Baca Juga :  Komisi III Minta BPJS Tingkatkan Layanan ke Masyarakat di RS Berau

Wakil rakyat yang telah duduk di kursi DPRD Berau lebih dari 5 periode tersebut menegaskan jarak kebutuhan pendidikan memang jauh namun realisasi harus maksimal kepada pelajar.

“Dan kembalinya saya menjadi anggota DPRD pada periode kali ini. Saya komitmen akan mengontrol anggaran pendidikan secara khusus Dapil saya. Supaya pelajar kita daerah tertinggal dapat hak yang maksimal,” ungkapnya.

Rudi mencontohkan salah satu masalah setiap tahun yang terjadi pada dunia pendidikan yaitu penerimaan siswa-siswi baru setiap sekolah.

Baca Juga :  Warga Berau Mengadu ke DPRD agar Ada Pelatihan Tata Rias

“Masalah setiap tahun di dunia pendidikan adalah penerimaan siswa-siswi baru. Selain masalah pakaian sekolah. Sekarang perjuang masuk sekolah terdekat serta kebijakan rekomendasi pun kian sulit karena harus sistem zonasi,” ujarnya.

Alhasil kader dari PDIP itu menilai ingin pemerintah daerah segera bantu sekolah yang di pedalaman minim ruang kelas harus ada tambahan unit baru.

“Baik itu sekolah baru, unit kelas bertambah harus dipertimbangkan pemerintah serta pengurusan administrasi harus dipermudah,” tuturnya.

Baca Juga :  DPRD Tampung Aspirasi Pelatihan Alat Berat dari Masyarakat

Rudi menilai khusus sekolah SMP, dinas terkait harus memperhatikan benar-benar agar pelajar berpotensi tingkat lanjutan itu dapat pendidikan layak.

“Begitu pun dinas terkait harus konsisten bantu komunikasi intens bersama Dinas terkait di provinsi mengenai para pelajar SMA-SMK baru pun harus dapat hak yang sama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *