benuanta.co.id, BERAU – Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) disebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan kampung. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK punya tugas yang mirip dengan DPRD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Said mengatakan BPK wajib melakukan kinerja terbaik, terutama pada aspek transparansi penggunaan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
“Kita akui, saat ini perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung,” ujarnya Sabtu (19/10/2024).
Menurutnya pengelolaan keuangan kampung harus di imbangi dengan kualitas serta kapasitas penyelenggara yang mampu melaksanakan fungsi anggaran dan memiliki pengetahuan keterempilan secara profesional.
“BPK memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014,” tuturnya.
Sebab kata dia BPD dan BPK adalah lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.
“Perangkat kampung wajib melakukan kinerja terbaik, terutama pada aspek transparansi penggunaan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya,” bebernya.
Lebih lanjut, sambung dia perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan disebutnya masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung.
“BPK sebagai perwakilan masyarakat tentu bukan perkara yang mudah,” singkatnya.
Adapun dirinya menegaskan tantangan di lapangan berupa memfungsikan struktur organisasi BPK termasuk bidang-bidang, menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat, hingga melaksanakan fungsi kontrol demi pencapaian target pembangunan di kampung masing-masing.
“Untuk itu BPK perlu menjalin sinergitas dengan kepala kampung bersama-sama menyelenggarakan otonomi kampung dalam upaya mewujudkan kemandirian kampung,” imbuhnya.
Sehingga dirinya berharap kerja kepala kampung diakuinya tidak lepas dari eksistensi BPK sebagai mitra kerja agar dapat terus menjalin sinergi dan membangun komunikasi yang aktif.
“Supaya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat kampung dapat terwujud,” jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk mengadakan agenda serupa sebagai peningkatan SDM seluruh BPK se-Kabupaten Berau.
“Kalau pengetahuan di kampung masing-masing mungkin terbatas. Tapi dengan bimtek dan orientasi di luar daerah seperti ini dapat melihat potensi kampung lain, siapa tahu bisa termotivasi untuk membuat kemajuan di kampung masing-masing,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Nicky Saputra
