benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia.
Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik melakukan pembaharuan metode perhitungan IDI. Indeks Demokrasi Indonesia dengan metode baru dibagi menjadi tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu. Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah itu.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statiatik (BPS) dalam laporannya, memaparkan, nilai IDI Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah 80,47, meningkat 1,68 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2022.
“Capaian IDI pada nilai ini dikategorikan sebagai kategori tinggi. Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara menempati urutan ke 9 dari 34 provinsi,” sebut kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifa’i. Selasa (1/10/2024)
Lanjut kata Masud sapaannya, secara keseluruhan, nilai aspek kebebasan pada tahun 2023 berkategori tinggi. Terdapat peningkatan nilai aspek kebebasan sebesar 6,66 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Di antara tujuh indikator, enam indikator di antaranya telah berkategori tinggi pada aspek kebebasan, dan tiga di antaranya mencapai nilai kategori maksimal.
“Ketiga kategori yang mencapai nilai kategori maksimal tersebut adalah terjaminnya kebebasan berkumpul berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat dan terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,” jelasnya.
Peningkatan indikator tertinggi di indikator kebebasan berkumpul berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara yaitu sebesar 97,31 poin dibandingkan tahun 2022. Ini menyebabkan perubahan kategori indikator dari berkategori rendah pada tahun 2022 menjadi kategori tinggi pada tahun 2023.
“Di samping itu, masih terdapat dua indikator yang mengalami penurunan nilai. Indikator yang mengalami penurunan adalah indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan dan indikator pemenuhan hak-hak pekerja,” tutur Masud.
Adapun yang berikatan dengan aspek kesetaraan secara keseluruhan telah berkategori tinggi dengan nilai 81,24. Di antara tujuh indikator, terdapat tiga indikator yang telah berkategori tinggi pada aspek kesetaraan. Ketiga indikator tersebut di antaranya adalah partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan; akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial; dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.
“Di antara ketiga indikator yang berkategori tinggi tersebut terdapat satu indikator dengan nilai kategori maksimal, yaitu indikator partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan,” tuturnya.
Di samping itu, terdapat empat indikator yang berkategori sedang. Ketiga indikator tersebut adalah Kesetaraan Gender, Antimonopoli sumber daya ekonomi, Akses masyarakat terhadap informasi publik, dan Kesetaraan dalam pelayanan dasar.
Peningkatan indikator tertinggi pada aspek kesetaraan ada pada indikator akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial. Yaitu naik sebesar 3,37 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2022.
“Sedangkan indikator yang mengalami penurunan tertinggi di aspek kesetaraan adalah indikator kesetaraan gender yang menurun menjadi 77,62 dari 81,65 atau menurun sebesar 4,03 poin,” ungkapnya.
Pada umumnya, pada tahun 2023 aspek kapasitas lembaga demokrasi memiliki kategori sedang dengan nilai 75,48, menurun 1,65 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan dua indikator yang mengalami penurunan dan dua indikator tetap stabil di angka 100.
Meskipun begitu masih terdapat empat indikator lain yang mengalami kenaikan. Keempat indikator yang mengalami kenaikan adalah kinerja lembaga legislatif; kinerja lembaga yudikatif; putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, dan jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Kenaikan paling tinggi pada indikator kinerja lembaga legislatif yang meningkat sebesar 20,61 poin. Selanjutnya indikator putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah mengalami kenaikan 16,67 poin, menjadi 91,67 pada tahun 2023.
“Terdapat satu indikator berkategori sedang dan lima indikator berkategori tinggi. Kelima indikator yang berkategori tinggi adalah kinerja lembaga yudikatif, netralitas penyelenggara pemilu, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pemerintah, dan jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat; serta transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah,” jelasnya.
Dari kelima indikator berkategori tinggi tersebut, terdapat dua indikator yang bernilai maksimal, yaitu transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN oleh pemerintah dan netralitas penyelenggara pemilu. (*)
Reporter: Ikke
Editor: Yogi Wibawa
