BPBD Nunukan Ajukan Rp 3 Miliar untuk Penanganan Bencana di Daratan Tinggi Krayan

benunata.co.id, NUNUKAN – Pasca penetapan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di daratan tinggi Krayan, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat terakit penanganan bencana tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Arief Budiman mengatakan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di daratan tinggi Krayan berdampak langsung pada 5 kecamatan. Yakni Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan Tengah.

“Rapat koordinasi yang dilaksanakan ini membahas terakit penanganan penanggulangan bencana di wilayah terdampak,” kata Arief.

Baca Juga :  Oknum Kadis di Nunukan Terlibat Politik Praktis, Kesbangpol Minta Tunggu Hasil dari Bawaslu

Arief mengatakan, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Nunukan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Krayan ini menyebabkan sejumlah jembatan rusak dan area persawahan milik masyarakat gagal panen.

Diketahui, untuk jembatan yang rusak di Kecamatan Krayan Timur 7 jembatan, Krayan Barat 3 Jembatan, Krayan Tengah 9 Jembatan dan Krayan Selatan 17 jembatan.

“Kita kemarin sudah meminta pihak DPUPR untuk mendata, dan hasilnya ada 38 titik jembatan yang rusak,” terangnya.

Baca Juga :  Jemput Bola Perekaman E-KTP ke Disabilitas dan Kelompok Rentan

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, total luas persawahan milik masyarakat yang terdampak banjir mencapai 677,995 hektare.

Arief mengatakan, penanganan bencana tersebut pihaknya saat ini tengah dalam proses pengajuan anggaran perbaikan untuk jembatan dan persawahan yang rusak ke Pemerintah Kabupaten Nunukan sebanyak Rp 3 miliar bersumber dari Dana Tidak Terduga (DTT).

Meski demikian, namun Arief menjelaskan anggaran yang diajukan tersebut nantinya masih melalui review dari pihak inspektorat dan pihak keuangan.

Baca Juga :  Tim Hukum IRAMA Buka Posko Anti Intimidasi Selama Pilkada 2024 Berlangsung

“Tapi ini nanti mau dievaluasi dan akan dibahas di tim anggaran, intinya dari kita mengajukan Rp 3 miliar. Untuk nilai pastinya nanti yang keluar akan menyesuaikan dengan keuangan dan kemampuan daerah lagi,” tutupnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Yogi Wibawa

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Calon Pemimpin Kaltara 2024-2029 Pilihanmu
{{ row.Answer_Title }} {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *