benuanta.co.id, TARAKAN – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Kalimantan Utara (Kaltara) angkat bicara terkait pemberhentian jaminan Kemoterapi dan Poli Bedah Onkologi dan Hematologi Onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Jufuf S.K Kota Tarakan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulfah mengatakan berbicara tentang kesehatan di pelayanan dasar dan tentunya penyelenggara layanan itu harusnya memberikan layanan secara komprehensif.
Berdasarkan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan jadi penyelenggara pelayanan publik, pihak rumah sakit dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal layanan. Ia mendapatkan informasi bahwa pihak rumah sakit tidak bekerja sama dengan dokter lain dengan rumah sakit lain yang menangani hal berkaitan dengan hal tersebut.
“Kalau memperhatikan upaya sebenarnya ada upaya dari pihak rumah sakit dalam hal ini ada upaya rumah sakit untuk memberikan layanan yang konversif apalagi perlu diingat bersama rumah sakit RSUD dr. Jusuf SK ini statusnya sudah akreditasinya Rumah Sakit Paripurna sehingga menjadi beban bagi mereka untuk memberikan layanan yang betul-betul komprehensif,” jelasnya, Senin (5/8/2024).
Ia menjelaskan pihak rumah sakit telah berupaya semaksimal mungkin namun yang menjadi kendala ialah dokter yang tidak bekerja secara full time. Menurutnya, layanan seperti ini tidak dapat dihilangkan. Ia sendiri masih belum mengetahui mengapa pihak BPJS Tarakan tidak menyetujui keberadaan dokter yang tidak full time.
“Sangat disayangkan kalau hal ini tidak dilihat secara komprehensif apalagi yang bersangkutan semisal sudah mendapatkan layanan kemoterapi sebelumnya namun di tengah jalan kemudian harus dihentikan,” ungkapnya.
“Masyarakat inikan tinggal di Tarakan, aksesnya untuk ke rumah sakit yang ada diluar Tarakan kan tentu lebih jauh ini terkait dengan keterjangkauan.
Tidak efektif dan efisien. Pasti akan menambah biaya pengguna layanan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
