benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dadang Wahyudi mengungkapkan saat ini persoalan korban melaporkan kepada satuannya terbilang masih tabu.
“Masih tabu hal korban tidak melaporkan kena kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga serta sekitar,” ungkapnya, Rabu (31/7/2024).
Padahal sudah dibuka layanan Hotline ke DP3AP2KB serta sering dilakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat
“Agar masyarakat yang menerima dampak kekerasan ini bisa speak up kepada DP3AP2KB,” singkatnya.
Dalam penanganannya, kata dia, tim DP3AP2KB Kaltara masih terus berusaha melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat. “Karena tidak bisa serta merta di publish kalo hal-hal seperti ini,” imbuhnya.
Termasuk melibatkan tim UPTD PPA se Kabupaten Kota di Bumi Benuanta sesuai amanat akhir dari surat edaran (se) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Untuk UPTD PPA baru terbentuk di Kabupaten Bulungan 4 daerah lainnya belum punya. Tetapi itu kita akan terus upayakan agar segera terbentuk,” jelasnya.
Sebab dirinya menjelaskan saat ini jika harus lagi lakukan pembentukan UPTD PPA di empat daerah lain bisa terbentur anggaran Alokasi Dana Khusus (ADK) oleh kementrian terkait.
“Itu pun juga akan mempengaruhi di daerah. Dan di tahun depan informasi dari Kementrian PPA untuk perhatian kepada perempuan akan ada dana alokasi khusus bersifat kepada kegiatan fisik,” imbuhnya.
Sehingga dirinya berharap DP3AP2KB setiap Kabupaten Kota di Kaltara ambil sikap atau sebagai momentum bentuk UPTD PPA.
“Harapannya nanti dari kementerian mengalokasikan Dana Khusus fisik untuk pembangunan gedung UPTD PPA,” tegasnya.
Terutama mempersiapkan organisasi yang meliputi dalam kelompok UPTD PPA tingkat Kabupaten Kota di Bumi Benuanta bakal dimaksimalkan
“Nanti Kementerian terkait bakal bantu fasilitas rumah amannya. Ya kita harus sambutlah,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
