benuanta.co.id, NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama mengklarifikasi penyebutan jumlah anggaran pengawasan DKP Kaltara sebagaimana yang disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pembudidaya rumput laut, Asosiasi Pengusaha Rumput Laut (APRL) Nunukan dan perwakilan Pemkab Nunukan, Senin (15/7).
Andre menyebut anggaran pengawasan DKP Kaltara Rp 1,5 miliar. Andre mengakui ada kekeliruan data.
“Ada kekeliruan data terkait jumlah anggaran Rp 1,5 miliar yang saya sampaikan sebelumnya, pihak DKP Kaltara sudah klarifikasi juga ke saya, kalau anggaran pengawasan mereka untuk seluruh kabupaten kota di Kaltara itu hanya Rp 446 juta untuk tahun ini,” kata Andre kepada benuanta.co.id, Selasa (16/7/2024).
Andre mengatakan, dengan anggaran Rp 446 juta tersebut diakui masih sangat kurang untuk bisa digunakan untuk patroli pengawasan di seluruh perairan Kaltara.
“Dana tersebut masih sangat kurang, tapi yang perlu ditegaskan saat ini bagaimana agar segera menempatkan pejabat UPTD di Nunukan,” ungkapnya.
Menurutnya, DKP Kaltara harus segara menunjuk pejabat untuk mengisi jabatan UPTD Nunukan.
Sebab, dengan adanya UPTD di Nunukan, pengawasan bisa dilakukan lebih maksimal lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan terkait rumput laut yang terjadi di Nunukan.
Baca Juga:
DPRD Nunukan Desak Pemkab Cari Solusi Masalah Anjloknya Harga Rumput Laut
“Jadi kalau sudah ada UPTD di Nunukan, pengawasannya juga bisa lebih maksimal, selain itu UPTD juga bisa menganggarkan sendiri dana untuk pengawasan, ini yang kita terus dorong agar disegerakan,” jelasnya.(*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
