benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memenepis adanya dugaan tindakan mark up pada kegiatan pengadaan lahan untuk rencana pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di Kota Tarakan.
Serketaris Disdikbud Provinsi Kaltara, Sudarsono mengatakan, pengadaan lahan itu merupakan harga yang dihitung melalui tim appraisal yang merupakan pihak ketiga. Tim ini dipercaya melakukan perhitungan harga lahan berdasarkan luas lahan dan standar harga NJOP lahan.
“Bukan dari pihak kita yang menentukan harga tapi ada tim yang juga didampingi oleh beberapa pihak termasuk dari Polda Kaltara,” Kata Sudarsono, Senin (15/7/2024).
Ia membeberkan, semua proses pengadaan lahan tersebut sudah berjalan melalui mekanisme yang sesuai hukum dan diawasi oleh aparat hukum. Sehingga pihaknya pun membantah jika ada tuduhan terkait tindakan markup pada kegiatan tersebut.
“Sangat tidak mungkin, jika pun harganya segitu. Itu merupakan perhitungan dari tim appraisal dan prosesnya juga melibatkan aparat hukum. Agar kegiatan ini terawasi dan tidak melanggar hukum,” ujarnya.
Diketahui nilai untuk pembangunan SMA yang ada di Tarakan mencapai Rp 90 miliar. Kebutuhan anggaran Rp 90 miliar ini untuk mengadaan lahan seluas 4 hektare lebih, yang berlokasi di daearah Boom Panjang, Kelurahan Gunung Lingkas, Tarakan Timur.
“Itu dibayarkan tiga tahap. Yaitu APBD 2022, 2023 dan terakhir pada 2024 ini, dengan anggaran sekira Rp 29 miliar. Tapi jika dikatakan melanggar hokum, maka saya tegaskan tidak ada pelanggaran di sini karena kegiatan ini sendiri melibatkan kepolisian dari Polda Kaltara,” terangnya.
Sudarsono sendiri mengaku sangat menyayangkan adanya isu seperti ini tanpa mempertimbangkan bukti otentik di lapangan. Namun ia sendiri juga mengaku tidak begitu mempermasalahkannya.
“Kita anggap hal ini sebagai pengawasan publik, tapi yang pasti kegiatan ini tidak melanggar hukum sama sekali,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Osarade
Editor: Yogi Wibawa
