Kawasan Pesisir Berau jadi Sasaran Awal Penertiban Penjual BBM Eceran

benuanta.co.id, BERAU – Diskoperindag Berau telah melakukan sosialisasi penertiban POM Mini tidak berizin, dan penjual BBM bersubsidi di kawasan Kabupaten Berau.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha Perdagangan Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi menjelaskan sudah lakukan sosialisasi di daerah Kecamatan Pesisir Berau, mulai dari Kecamatan Tabalar hingga Bidukbiduk.

“Dan telah melakukan sosialisasi di setiap SPBU yang ada di Berau,” ucapnya, Sabtu (22/6/2024).

Sesuai data Diskoperindag Berau, total SPBU di Berau yakni sebanyak 16 SPBU, termasuk SPBU Nelayan dan SPBU Mini.

“Bersama Pertamina sudah lakukan sosialisasi untuk tegas tidak memperjualbelikan BBM Subsidi kepada pengetap atau pengepul,” ungkapnya.

“Sosialisasi tahap awal kami lakukan di daerah pesisir, karena keberadaan pom mini di pesisir tidak terlalu banyak daripada di 4 kecamatan terdekat,” tambahnya kepada benuanta.co.id.

Baca Juga :  Proyek Pembangunan RSUD Tanjung Redeb Baru 34 Persen

Penindakan Pom Mini maupun penjualan eceran pun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun pemberian sanksi berada dikuasa pihak Pertamina.

“Penindakan sudah berlangsung di Balikpapan maupun Samarinda. Walaupun penindakan masih menggunakan zonasi,” tuturnya.

Selama sosialisasi juga dijelaskan Hotlan adanya risiko tinggi kebakaran, sebab bisnis BBM tidak boleh dekat dengan pemukiman warga, apalagi menyimpan bensin di dalam rumah.

“Selain sosialisasi, kami juga melakukan pendataan, saat ini masih proses rekap. Kalau di wilayah Tanjung Redeb, memang sudah terlihat banyak sekali pom mini,” tegasnya.

Ia mengakui, proses sosialisasi dan pendataan memerlukan waktu lama apa lagi mayoritas masyarakat yang menjual penjualan BBM Subsidi sebagai mata pencaharian.

Baca Juga :  Pelaksanaan CASN Berau Masih Menanti Validasi Pusat

“Dengan adanya sosialisasi ini saya berharap agar masyarakat yang ingin membeli Pom Mini atau memulai berjualan bensin eceran untuk mengurungkan niat. Karena pasti segera akan ditindak,” imbuhnya.

Nantinya, kata dia kemungkinan Berau juga menerapkan sistem zonasi seperti di Samarinda.

“Lantaran di Berau pemerataan SPBU tidak banyak. Jadi diperlukan sistem zonasi. Yang tidak boleh yakni daerah vital atau di tanjung kota,” ujarnya.

Berbeda halnya dengan daerah kecamatan pesisir, kemungkinan besar penjualan eceran masih diperbolehkan.

“Namun, harus mendapatkan surat rekomendasi yang diperbolehkan Diskoperindag untuk melayani penjualan BBM bersubsidi eceran, hanya untuk kelompok tertentu,” kata Hotlan Silalahi.

Baca Juga :  Tinjau Kawasan Tepian Ahmad Yani, Bupati Berau: Lebih Rapi

Untuk daerah pesisir, kebanyakan penduduk berprofesi sebagai nelayan, sebab itu masih banyak masyarakat yang mengantri menggunakan penampungan jerigen.

“Seperti di pesisir itu, banyak nelayan, tapi SPBU terbatas, atau di Segah yang tidak memiliki SPBU, maupun di Maratua yang juga tidak mudah mendapatkan BBM. Untuk daerah seperti itu, ada aturan lain. Bisa jadi kami akan memperbolehkan menjual eceran, tetapi harus ada rekomendasi dari kami dan jelas kepada siapa menjualnya,” pungkasnya.(*)

Reporter: Georgie

Editor: Ramli 

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2637 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *