Pakar Hukum Tata Negara Angkat Bicara soal PSU dan Nasib 8 Caleg Terpilih Dapil Tarakan Tengah 

benuanta.co.id, TARAKAN – Pakar hukum tata negara sekaligus akademisi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof Yahya Ahmad Zein menanggapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan nasib 8 Calon Legislatif (Caleg) terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Tarakan Tengah.

Terkait putusan MK tersebut, merupakan hal yang bersifat final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan.

“Putusan MK itu pada prinsipnya sudah final and binding. Itu tidak bisa lagi diganggu gugat,” ujarnya.

Ia membeberkan dirinya sempat melakukan diskusi dengan 8 Caleg yang terdampak dari putusan PSU oleh MK. Dalam kesempatan tersebut, ia menyarankan agar para Caleg terpilih dapat menerima putusan PSU karena proses PSU sudah diputuskan sehingga semua orang harus menghormati putusan tersebut.

Baca Juga :  Polisi Kejar Terduga Pelaku Pemerasan Anggota Dewan 

“Jadi biar bagaimanapun saya kira yang lalu, pemilu kita yang lalu sudah benar-benar berjalan baik. Ada beberapa dinamika, saya kita sudah panjang diskusi, dinamika berakhir dengan putusan MK. Dan rekan-rekan ini sudah mengatakan tidak mungkin menolak putusan MK dan yang pokok bagaimana juknis yang pasti dikeluarkan KPU pusat agar nanti menjadi pegangan semua dalam pelaksanaan PSU ini,” jelasnya.

Pihaknya hanya dapat berharap pada Petunjuk Teknis (Juknis) PSU yang hingga saat ini belum di keluarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memberikan peluang kepada 8 caleg tersebut walaupun dalam putusan MK menyebutkan di 194 TPS harus melaksanakan PSU sesuai jumlah yang ada di Dapil 1.

“Jadi mudah-mudahan di juknis ada ruang-ruang yang memang dimana hak-hak publik yang sudah diberikan ke kawan-kawan masih bisa dipertahankan. Itu harapan. Intinya PSU sudah sesuatu yang tidak bisa tidak alias harus dilaksanakan putusan MK harus kita hormati. Selebihnya ada kekecewaan, saya kira ada hal biasa karena pasti dalam putusan ada yang kecewa ada yang menerima,” ungkapnya.

Baca Juga :  Median Jalan Jenderal Sudirman Dipercantik

Disinggung mengenai upaya hukum lain yang dapat mengubah situasi yang terjadi, ia menyebutkan sudah tidak ada lagi upaya karena kembali lagi putusan MK final dan binding dan seketika itu juga berlaku.

Ia sangat menyayangkan pada saat pembacaan putusan 8 Caleg terpilih tersebut tidak ikut sebagai pihak terkait. Sehingga dalam fakta persidangan tidak muncul ada juga orang yang sudah terpilih dengan suara tertentu.

Baca Juga :  Polres Tarakan Ingatkan Pengendara Tak Ugal-ugalan di Jalan

“Tapi karena tidak ada di fakta persidangan, sehingga MK tidak bisa menjadikan itu sebagai pertimbangan. Jadi kesannya seolah-olah kasus ini, berakibat pada semua. Kalau saya sebenarnya tetap pada legal standing bahwa suara publik yang sudah diberikan kepada calonnya, itu hak konstitusional yang harus dijaga,” tegasnya.

Terkait poin Juknis yang nantinya tidak sesuai dengan harapan para Caleg terpilih harus dilihat kembali subtansinya.

“Apa yang diatur, supaya tidak menerka-nerka,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Yogi Wibawa

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2638 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *