Tarakan – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Utara (Kaltara) turut menjaga kondusifitas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terlebih untuk mengantisipasi pemberitaan hoaks atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto mengatakan, telah terdapat Tim Satgas anti hoaks yang dibentuk oleh PWI Pusat bersama Kominfo. Tim Satgas tersebut dibentuk pada tahapan Pemilu lalu yang bertujuan bahwa para wartawan turut mendukung kebijakan pemerintah soal anti hoax.
“Jadi pada intinya. Wartawan ikut mendukung kebijakan pemerintah soal anti hoax dan menangkal hoax dengan cara konfirmasi dengan menyertakan cek and ricek informasi politik tidak benar yang sudah beredar,” ujarnya, Kamis (18/4).
Ia juga menegaskan kepada anggota dan keluarga besar PWI di Kaltara turut mendukung hal tersebut dengan melakukan counter pemberitaan yang negatif.
“Dengan tidak mudah percaya serta menyiarkan pemberitaan yang baik dan benar kepada masyarakat di masa Pilkada 2024 ini,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (Amsindo) Kaltara, Septian Asmadi, S.I.Kom., mengatakan media sosial memiliki peran yang sangat besar untuk menangkal pemberitaan hoaks terlebih jelang Pilkada. Menurutnya, penyebaran informasi paling masif berada di sosial media.
“Biasanya masyarakat itu pas dapat informasi langsung dishare. Makanya peran sosial media itu perlu, jangan sampai pemilik akun-akun media sosial ikut juga menyebarkan informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Ia juga menekankan ke pemilik sosial yang masuk ke dalam Amsindo agar ikut mendukung program pemerintah untuk menangkal hoaks. Terlebih, dalam AD-ART Amsindo sudah terdapat aturan agar tak menjadi corong penyebaran berita yang tidak benar.
Saat ini, sudah terdapat 18 akun sosial media yang terdaftar di Amsindo Kaltara yang menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Ini juga atensi dari Amsindo Pusat. Akun-akun ini sudah memiliki peran penting dalam menangkal hoax, karena pemilik akun ini pengikutnya sudah ratusan ribu,” pungkasnya.
Pada Pemilu 2024 lalu, pihaknya banyak menemukan akun yang terindikasi menyebarkan berita hoaks. Namun, dari pemilik akun yang sudah terdaftar tidak membagikan ulang lantaran berdasarkan pertimbangan verifikasi informasi tersebut.
Pihaknya juga telah melakukan Deklarasi Pemilu Damai dan Anti Hoaks bersama unsur penegak hukum. Hal yang sama juga akan dilakukan pada Pilkada mendatang.
“Itu perlu dilakukan lagi, mengingat potensi penyebaran hoax jelang Pilkada ini besar. Apalagi banyak figur calon mulai bermunculan,” tukasnya.(*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Ramli