benuanta.co.id, TARAKAN – Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan berakhir hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum bisa beberkan Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan.
Jabatan yang diemban dr. Khairul dan Wakilnya, Effendhi Djuprianto resmi berakhir di 1 Maret 2024 besok. Namun, hingga saat ini informasi terkait Pj yang akan menggantikan belum juga muncul.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kota Tarakan, Yulius Dinandus mengungkapkan dari hasil rapat internal, terdapat tiga nama yang digadang akan menjadi Pj Wali Kota.
“Nah saya kira itu memenuhi tiga unsur karena diperbolehkan semua mengambil dari mana saja boleh dari daerah, boleh dari provinsi boleh dari Kementerian Dalam Negeri. Tiga nama itu yang kita usulkan itu, kita serahkan saja kepada kementerian yang mana yang mau ditunjuk kepada kita,” ujar Yulius.
Disinggung mengenai nama yang diusulkan oleh DPRD Tarakan, ia enggan untuk berkomentar bahkan untuk inisial saja. Hal tersebut dilakukannya bukan tanpa alasan, ia berharap dengan tidak menyebutkan nama ataupun inisial dapat menjaga kondusifitas dan ketenangan di masyarakat. Tak hanya itu saja, menurutnya pemilihan Pj merupakan hal yang sensitif karena ada pertimbangan kebijakan di dalamnya.
Lanjutnya, ia mengatakan untuk saat ini sudah ada satu nama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, satu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara dan satu dari kementerian. Persyaratan menjadi Pj sendiri adalah ASN Eselon IIA.
“Nah kepala dinas di Tarakan belum ada yang memenuhi syarat. Jadi ini sudah mengerucut. Bersabar menunggu karena pelantikan besok,” ungkapnya.
Dikatakan Yulius, secara pribadi pun ia belum menerima bocoran nama yang akan menjadi PJ Wali Kota Tarakan lisan maupun tertulis.
Dibalik semua itu, ia berharap Pj yang sudah dilantik nantinya bisa melanjutkan kepemimpinan Wali Kota Tarakan adalah yang memenuhi kriteria.
“Secara regulasi dan UU jelas. Kalau pribadi saya condong lebih ke orang berakhlak, saya tidak mengatakan agama. Itu pertama. Kedua, kompetensi. Dari sisi kompetennya, akhlak akan muncul ke bawah semua. Akan berkeadilan,” jelasnya.
“Kalau memang perlu dievaluasi program yang ada. Di DPRD kami tidak menutup diri kalau memang ada hal-hal yang lebih brilian disampaikan oleh Pj dan itu bermanfaat saya kira tidak masalah dibuka lagi, karena ada APBD Perubahan. Tapi saya yakin percaya bahwa yang terpilih nantinya adalah orang yang paham birokrasi, alur tata usaha negara dan bagaimana cara memperlakukan pengembangan daerah, pasti mereka paham. Kalau sudah berakhlak pasti tidak akan semena-mena,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
