KPU Masih Tunggu Putusan Inkrah soal Pembatalan Status Pencalonan Siti Rosita

benuanta.co.id, NUNUKAN – Tanggapi pembatalan status pencalonan anggota DPRD Nunukan, Siti Rosita (22) yang telah divonis penjara 1 bulan 15 hari lantaran terbukti melakukan money politic, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan mengaku masih menunggu putusan inkrah.

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kaharuddin menyampaikan dasar putus yang telah inkrah tersebut yang nantinya akan dijadikan dasar sebagai pembatalan pencalonan yang bersangkutan.

“Tapi kan ini belum inkrah, karena masih bisa dilakukan upaya hukum banding, kalau untuk membatalkan pencalonan yang bersangkutan itu kita masih tunggu dulu salian putusan inkrahnya,” kata Kaharuddin kepada benuanta.co.id, Selasa (6/2/2024).

Kaharuddin menyampaikan, menyoal peserta pemilu atau pelaksana kampanye yang tersandung pelanggaran Pemilu jika berdasarkan prosedur, maka nantinya setelah diputus inkrah oleh Pengadilan maka pihaknya akan membuatkan SK pembatalan.

Baca Juga :  Moeldoko dan AHY Berjabat Tangan di Istana Sita Perhatian Wartawan

“Tapi itu kalau putusan inkrahnya kami terima sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara (14/2/2024), tapi kalau putusan inkrahnya dikeluarkan setelah hari pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan tetap dapat sebagai peserta pemilu layaknya caleg lainnya,” ungkapnya.

Namun, ia menyampaikan jika Calon anggota DPRD Nunukan yang tersangkut pidana dapat mempengaruhi penetapan terhadap calon terpilih. Nantinya, jika yang bersangkutan mendapatkan suara yang memenuhi untuk terpilih maka KPU akan anulir atau membatalkan sebagai calon terpilih.

Baca Juga :  Pelapor dan Terlapor Hadirkan Saksi di Sidang Lanjutan Bawaslu Tarakan

“Aturannya jelas, untuk prosedur setiap calon yang tersandung dengan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 285 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pasal tersebut ditegaskan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa, poin a pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau poin b pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih,” paparnya.

Baca Juga :  2 KPPS Digugat, PSU Lagi? Ini Jawaban KPU Tarakan

Sehingga, Kaharuddin menyatakan jika aturan tersebut yang nantinya akan menjadi dasar oleh KPU untuk melakukan pembatalan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, lanjut Kaharuddin, untuk mekanisme pembatalan sendiri, nantinya pihak KPU Nunukan akan melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Nunukan.

“Itu nantinya yang akan kita Plenokan terkait pembatalannya dan akan kita umumkan ke publik,” tandasnya. (*)

Reporter: Novita A.K

Editor:Nicky Saputra

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *