Pro dan Kontra ‘Serangan Fajar’ di Kalangan Masyarakat

benuanta.co.id, TARAKAN – Pro dan kontra soal money politic atau yang biasa disebut ‘serangan fajar’ di kalangan warga memang beragam. Ada yang setuju dan ada pula yang sudah menganggap money politic sebagai salah satu kebiasaan antara peserta pemilu dan pemilik suara. Seperti yang diungkapkan beberapa warga Tarakan kepada benuanta.co.id, belum lama ini.

Benuanta.co.id memilih acak beberapa warga Tarakan dari berbagai kalangan. Seperti yang diungkapkan Lena (bukan nama sebenarnya) beragam cara dilakukan untuk mendapatkan suara pemilih. Menurutnya, para peserta pemilu tak akan lagi memperhatikan pemilih bila sudah menerima imbalan untuk satu suara.

“Saya terima Rp200 ribu. Saya berpikir terima, karena si caleg ini terpilih belum tentu juga dia akan melihat kita atau belum tentu kita bisa merasakan perubahan yang dia lakukan untuk daerah kita,” ungkapnya.

Warga lainnya Nita, menerima uang dari peserta pemilu karena kebutuhan ekonomi. Sama dengan Lena, ia berpikir para peserta pemilu yang sudah terpilih biasanya dengan mudah melupakan aspirasi warga.

“Semua calon sama saja jika terpilih. Jadi lebih baik uang ambil di depan daripada dilupakan setelah dia terpilih. Rp300 ribu untuk satu calon. Saya terima melalui tim sukses yang tersebar di tiap TPS. Alasan diminta KTP untuk keperluan pendataan. Jadi waktu itu saya masih masuk Dapil Bunyu Kabupaten Bulungan, belum pindah ke Tarakan,” terangnya.

Baca Juga :  Rekapitulasi PSU Tingkat Kecamatan Dimulai

Berbeda dengan Sinta, justru tegas menyatakan tidak setuju money politic. Ia menegaskan juga tidak pernah menerima pemberian dari parpol mana pun selama ini.

“Karena suara pemilih tidak bisa dibeli dan satu suara menentukan kebijakan 5 tahun ke depan, yang jelas saya tidak pernah menerima,” tuturnya.

Mengenai fenomena money politic di tahun politik ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan mengungkapkan belum menemukan pelanggaran berbentuk money Politik di Tarakan hingga saat ini.

Anggota Bawaslu Tarakan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sekaligus Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, A. M Saifullah mengungkapkan sanksi yang bisa menjerat pemberi dan penerima jika mengacu UU Pilkada.

Sejauh ini proses kampanye tetap dalam pengawasan. Ia menjelaskan jika ada tindakan mengarah pada money politik, pihaknya akan melakukan upaya pencegahan dan hal tersebut pun sudah beberapa kali dilakukan.

Baca Juga :  All Out, Gerindra Optimis Menangkan PSU di Tarakan Tengah 

“Misalnya akan membagikan sesuatu mengarah money politik, kami lakukan pencegahan. Modelnya memberitahukan kepada pelaksana kampanye kalau ini dilakukan mengarah money politik, pelanggaran dan dicegah jangan sampai dilakukan,” ungkapnya.

Sesuai ketentuan pasal 280, dilarang memberikan materi berupa barang, uang dan jasa. Dalam penjelasan pasal 280, dijelaskan materi dimaksud di luar dari uang transportasi dan konsumsi. Bentuk uang transportasi dijelaskan agar tidak abu-abu kepada tim, sebaiknya memberikan dalam bentuk voucher dan bukan uang tunai.

Lanjutnya, berdasarkan kajian, dalam Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah jelaskan harus sesuai batas kewajaran yang distandarkan daerah masing-masing. Terkait laporan oknum yang terang-terangan melaksanakan money politic, pemberian uang sejauh ini masih terpantau nihil oleh pihaknya.

“Belum ada yang laporan sampai saat ini belum ada temuan terkait money politic. Yang kami lakukan kalau ada dugaan mengarah ke sana, kami harus melakukan penelusuran terlebih dahulu untuk menguatkan dugaan kami apakah masuk dalam kategori money politic atau pelanggaran administrasi, pidana kah atau peraturan perundangan lainnya, harus kuat dulu dugaannya,” bebernya.

Baca Juga :  KPU Kaltara dan KPU Tarakan Sosialisasi Tahapan Pilkada dan PSU 

Masyarakat pun bisa melapor jika ada temuan dugaan money politic yang disertakan bukti serta siapa yang dilaporkan. Bawaslu mengimbau masyarakat agar tidak menerima politik uang.

“Harus sadar itu merupakan hal yang merusak demokrasi. Setiap kami sosialisasi ke masyarakat atau organisasi kami imbau hal sama. Kami sadari pergeseran makna politik uang ini sudah mulai meluas, awalnya dilarang, sudah mulai menjadi hal biasa, lumrah. Makanya kami imbau masyarakat,” terangnya.

“Di UU Pilkada ketentuan, yang memberi dan menerima bisa dijerat hukum pidana. Pidana dalam UU Pemilu 3 tahun. Ada denda juga bisa di kisaran Rp36 juta. Biar ada efek jera. Balik lagi pembuat regulasi yang menentukan, kami menjalankan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (**)

Reporter: Sunny Celine

Editor: Nicky Saputra

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2577 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *