benuanta.co.id, BERAU – Tokoh Muda OCCIA, Rendy, menyoroti isu adanya tudingan Polri tak netral dalam Pemilu 2024. Ia meyakini Polri akan menjaga netralitas dalam mengawal pesta demokrasi.
Ia berpandangan tudingan harus berdasarkan bukti kuat, bukan sekadar isu belaka. “Jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tertentu,” ungkapnya, Sabtu (18/11/2023).
Tentang netralitas sebenarnya hal baik disampaikan kepada publik, sebab ini termasuk bagian dari pendidikan politik, agar juga masyarakat turut mengawasi proses pemilu.
“Namun, jika hanya sekadar dari isu ke isu untuk sekadar meningkatkan simpatik publik terhadap partai itu, malah masyarakat bisa balik memberikan persepsi negatif,” ucapnya.
“Partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder,” tambahnya kepada benuanta.co.id.
Kemudian kata dia, mewanti-wanti dampak bagi partai politik yang kerap memainkan isu netralitas.
Rendy khawatir pemilih atau warga yang mempunyai hak suara di Pemilu 2024 malah akan berpikir negatif pada kedua calon yang diusung partai itu.
“Netralitas saat ini ditujukan kepada supporting bodies dari eksekutif, yakni Polri,” bebernya.
Sebab, dikhawatirkan kata dia institusi Polri ini digunakan oleh penguasa politik sebagai alat untuk membantu kemenangan di Pemilu Serentak 2024 mendatang oleh sebab itu DPR mengusulkan dibentuk Panja Netralitas Polri.
“Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun RDP antara institusi DPR dan Polri. Tentu saja, langkah ini diserahkan kepada DPR jika ingin membuat Panja Netralitas Polri, hanya saja harus jelas maksud dan tujuannya,” tuturnya.
Ia meyakini langkah ini dilakukan karena untuk mencegah Pemilu 2024 ini terjadi kecurangan dalam prosesnya.
“Meskipun diyakini institusi kepolisian akan selalu menjaga netralitas dan pengamanan pemilu karena adalah tugas kepolisian,” imbuhnya.
Termasuk pihaknya meyakini perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal netralitas Polri tak sekadar perintah lisan
Bahkan Rendy optimis perihal itu sudah disampaikan kepada seluruh jajaran Polri lewat Surat Telegram.
“Semestinya DPR cukup berkomunikasi intens dengan Polri, juga dalam rapat. Menghadirkan kekhawatiran netralitas Polri dalam rangka mencegah tindakan tidak baik dalam Pemilu 2024, silahkan saja jika dibangun Panja Netralitas Polri. Tetapi menuding tidak berdasarkan fakta hanya untuk mendongkrak simpatik publik itu yang mengkhawatirkan,” ungkap Rendy.
Menurutnya, isu-isu yang beredar menjelang Pemilu 2024 harus diselesaikan satu per satu.
“Selesaikan satu hal dulu, bukan malah saling mengaburkan dan terkesan tidak ada kepercayaan akan antar institusi. Terkesan bukan sekadar khawatir proses pemilu akan terjadi kecurangan, malah menuding kecurangan ini sedang berproses,” ujar Rendy.
Termasuk pihaknya mengimbau agar anak muda saat ini paham kesadaran kolektif dengan tahu betul apa arti dari politik gagasan.
“Kita butuh kesadaran kolektif untuk gen z lebih mementingkan politik gagasan dalam memilih pemimpinnya dan gen z mari menjadi teladan mengedepan norma beradab, berkeadilan, nir konflik sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tambahnya.
Selain itu, dirinya menilai kehadiran aktivis nasional saat ini memberikan edukasi politik yang menjadi hal penting yang perlu disiapkan oleh gen z agar tidak menjadi pemilih yang serampangan.
“Gen Z hendaknya didik dengan politik yang ke-Indonesia dipelbagai tingkat dan wadah harapan kami menyoroti isu yang ada saat ini bagaimana kembali pada tupoksinya masing-masing dalam melaksana tugas dan tanggung jawab,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
