benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 ke Kalimantan Utara (Kaltara) khususnya untuk 3 pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Malinau serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara cukup besar dibandingkan tahun 2022. Realisasinya per tanggal 31 Oktober 2023 juga meningkat signifikan daripada 31 Oktober 2022 lalu
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, Nana Karmana mengatakan alokasi APBN 2023 sebesar Rp 8,39 triliun yang terbagi atas belanja K/L sebesar Rp 3,03 triliun dan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 5,36 triliun. Di mana realisasinya di bulan Oktober 2023 juga telah memperlihatkan angka yang signifikan naik.
“Realisasi belanja APBN 2023 secara global sebesar 78,52 persen, itu lebih tinggi dari realisasi belanja di Oktober 2022,” ujar Nana kepada benuanta.co.id, Rabu 15 November 2023.
Dia mengatakan jika belanja K/L naik sebesar 15,20 persen dibandingkan tahun 2022 dan belanja TKD naik sebesar 655 persen dibandingkan tahun 2022.
“Kenaikan itu disebabkan oleh adanya DAU dan DBH mulai tahun 2023 disalurkan di KPPN Tanjung Selor,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pencairan Dana, Benjamin Franklin Marudur menjelaskan realisasi belanja APBN sebesar Rp 6,59 triliun atau 78,52 persen dari pagu Rp 8,39 triliun.
“Rinciannya realisasi belanja K/L sebesar Rp 2,08 triliun atau 68,53 persen dari pagu dan realisasi belanja TKD sebesar Rp 4,51 triliun atau 84,19 persen dari pagu,” ucap Benjamin.
Kata dia, realisasi belanja K/L terbesar ada di belanja modal sebesar Rp 1,02 triliun atau 65,91 persen, belanja barang sebesar Rp 63,31 persen atau Rp 616,92 miliar, belanja pegawai sebesar Rp 438,89 miliar atau 86,56 persen dan belanja bansos terealisasi sebesar 100 persen atau sebesar 140 juta.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar Rah Widodo menuturkan realisasi belanja TKD dilingkungan KPPN Tanjung Selor untuk komponen dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 1,62 triliun atau 79,37 persen dari pagu Rp 2,05 triliun, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 2,25 triliun atau 91,21 persen dari pagu Rp 2,47 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 219,19 miliar atau 66,77 persen dari pagu Rp 328,30 miliar.
“Dari DAK non fisik realisasinya sebesar Rp 207,91 miliar atau 76,09 persen dari pagu Rp 273,24 miliar, realisasi dana desa Rp 162 71 miliar atau 84,80 persen dari pagu Rp 191,89 miliar dan insentif fiskal sebesar Rp 38,37 miliar atau 92,50 persen dari pagu Rp 41,48 miliar,” tutupnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
