benuanta.co.id, BERAU – Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur menolak menjadi satu bagian dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berakhir dengan hitam di atas putih berbentuk petisi.
Petisi tersebut tercipta oleh seluruh komponen organisasi masyarakat yang ada di Bumi Batiwakkal dan berkumpul dalam ruang Balai Mufakat Rumah Dinas Jabatan Bupati Berau (12/11/2023) kemarin pagi.
Adapun saksi penandatanganan kesepahaman tersebut terkait Berau gabung ke Kaltara disaksikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas serta Wakil Ketua II DPRD Berau Ahmad Rifai.
Selain itu, tokoh masyarakat Berau Ibnu Sina Asyari mengungkapkan ada tiga pernyataan sikap tegas yang menjadi atensinya terkait tolak alasan wacana ingin ajak kota Sanggam itu ke Kaltara.
“Betul kah kalau Kabupaten Berau bergabung ke Kaltara masyarakatnya bisa sejahtera. Kedua betul kah masyarakat Berau sebagian besar setuju bergabung dengan Kaltara, ketiga apa sesungguhnya motif dan pemerintah provinsi Kaltara sampai melakukan berbagai cara pendekatan untuk merayu Kabupaten Berau agar mau bergabung ke Kaltara,” ungkapnya, Senin (13/11/2023).
Ibnu menegaskan dari 3 hal tersebut secara logika dan kerangka rasionalnya misal jika masyarakat Kabupaten Berau setuju bergabung dengan Kaltara.
“Apakah provinsi Kalimantan Utara bisa menjamin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Berau,” ucapnya.
Termasuk pihaknya menolak keras hasil survei kajian studi kelayakan sepihak yang dilakukan Universitas Borneo Tarakan terkait penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara.
“Yang dinilai masih diragukan kredibilitasnya. Kemudian meminta kepada pemerintah kabupaten Berau baik eksekutif maupun legislatif untuk menghentikan wacana dan upaya dialog bergabung Berau ke provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selain itu, dirinya meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk segera menghentikan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke provinsi Kalimantan Utara.
“Agar terciptanya situasi kondusif dan aman di Kabupaten Berau,” bebernya.
Namun dengan pernyataan sikap tersebut menurutnya ke depan hubungan Kabupaten Berau bersama Kaltara akan tetap baik setelah menolak bergabung dengan Bumi Benuanta tersebut.
“Kita di Berau tentu saja tidak bakalan putus hubungan dengan Kaltara. Karena Berau ini adalah saudara tua dengan Kaltara,” bebernya.
Sebab sepengetahuannya di Kabupaten Berau adalah bekas wilayah Kesultanan Bulungan.
“Kesultanan Bulungan berdasarkan sejarah pernah menjadi bagian Kesultanan Berau. Yang membentang dari Banua, Merancang sampai Kina Batangan yang sekarang berada di dalam teritorial Sabah Malaysia,” imbuhnya.
Sehingga harapannya ke depan tali persaudaraan bersama Kaltara bisa dijalin saling menguntungkan.
“Walaupun kita di Berau, masih bisa jalin kerja sama saling menguntungkan. Sebagai wilayah bertetangga dan masih saling berkaitan persatuan darah,” bebernya.
Sehingga menurutnya Kabupaten Berau dan Kalimantan Utara bisa terus saling menjalin hubungan kerja sama dengan baik pada berbagai aspek.
“Terutama pada bidang infrastruktur tentu bakal memberikan dampak ke masyarakat yang positif bagi ke dua daerah. Lalu misal suplai kebutuhan pokok dan keperluan pembangunan di wilayah Kaltara bisa dipasok dengan lancar dari Kabupaten Berau,” bebernya.
Sebagai contoh Bandara Kalimarau, Tanjung Redeb bisa menjadi akses alternatif utama paling mudah untuk masyarakat Kaltara jika ingin bepergian keluar daerah.
“Karena dari pada nyebrang ke Tarakan yang terkendala kondisi laut. Warga kaltara yang ingin menikmati liburan akan lebih nyaman berwisata ke Kabupaten Berau yang banyak memiliki destinasi wisata,” tuturnya.
Begitu pula halnya Kota Tanjung Redeb dan Tanjung Selor, Ibnu punya saran bisa dikembangkan sistem Smart City.
“Sehingga kerja sama pada berbagai bidang saling menguntungkan,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
