benuanta.co.id, Nunukan – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Lemhanas RI, di lantai IV Kantor Bupati Nunukan pada Jumat (10/11/23).
Dalam kegiatan tersebut PWI Nunukan menyampaikan Tupoksi pengkajian strategi Lemhannas RI terkait PLBN Labang, Sei Pancang dan Krayan.
“Tiga PLBN belum diresmikan oleh Presiden padahal ketika ini dioperasikan tentu memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat.” kata Ketua PWI Nunukan, Hendra melalui diskusi lepas dengan Deputi Lemhanas usai FGD.
Menurut Hendra banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah pusat di wilayah perbatasan dan tentunya Lemhannas RI punya power merekomendasikan permasalahan tersebut ke Presiden RI.
Disampaikannya, penguatan penyiaran informasi bukan menjadi satu satunya program yang mendorong perekat nasionalisme di wilayah perbatasan. Namun pengkajian strategi bidang geografi, demografi dan SDA, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan wilayah perbatasan juga perlu masuk dalam strategi kebijakan Nasional.
“Sosek Malindo perlu digaungkan kembali, sehingga ada regulasi meningkatkan suplai kebutuhan pokok ke Kabupaten Nunukan, selama ini kan dibatasi,” ungkapnya.
Selain itu PWI Nunukan juga meminta agar Deputi Lemhannas mengkaji Pemberdayaan Tenaga Kerja di Nunukan agar meningkatkan serapan tenaga kerja lokal untuk meminimalisir tingkat pengangguran di wilayah perbatasan.
“Terutama pemberdayaan sekaligus pendampingan UMKM dalam menjalankan usahanya, apa yang dibutuhkan dan strategi pemasaran yang tepat untuk para pelaku usaha, sekaligus membuka ruang pemasaran bagi usaha lokal di Nunukan, terutama dapat menjangkau pasar internasional, itu yang kita harapkan bersama,” tambahnya.
Mengenai hal itu, Deputi Kajian Strategis, Prof. Dr. Reni Mayerni mengatakan kunjungan kerja ini memfokuskan pada penguatan informasi penyiaran. Namun tidak menutup kemungkinan hal lain juga bisa masuk dalam kajian strategis Lemhamas di wilayah perbatasan.
“Presiden Jokowi sendiri menggaungkan pembangunan harus direalisasikan dari Hilir atau di wilayah terluar dan terdepan Indonesia. Karena itu ketika ada masukan dari masyarakat, kita kaji dulu dan kemudian dijadikan rekomendasi ke Presiden RI,” kata Reni
Menurut Reni, awalnya Kabupaten Nunukan bukan menjadi prioritas Lemhanas, namun karena ini adalah wilayah perbatasan yang rentan dengan beragam masalah sehingga fokus kajian dilaksanakan di Kabupaten Nunukan.
“Bukan hanya di Nunukan, Fokus kajian kita juga disejumlah daerah di Indonesia dan informasi yang didapatkan langsung di daerah akan dijadikan referensi sebagai penguatan intervensi dalam program strategis nasional di setiap daerah,” ungkapnya. (*)
