Kisruh Harga Rumput Laut, Ini Penjelasan DKP Provinsi Kaltara

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kisruh persoalan harga rumput laut yang dialami oleh sebagian petani rumput laut di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata disebabkan oleh siklus pasar dan harga jual dolar yang ikut menurun.

Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Kaltara, Rukhi Syahyadin saat ini harga rumput laut skala Internasional memang mengalami penurunan harga. Dimana hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti, turunnya harga permintaan pasar akibat kondisi global dan turunnya nilai mata uang dolar yang juga ikut mempengaruhi harga rumput laut.

“Mayoritas pasar rumput laut kita dijual ke China dan saat ini harga jual ke China mencapai Rp 16 ribu/Kg, yang mana harga jual itu akan berbeda jika kembali ke Pasar lokal. China membeli dengan harga Rp 16 ribu, tapi jika diambil dari Makassar maka akan dikurangi harga PO sebesar Rp 3 ribu, sehingga harga kembali turun menjadi RP 13 ribu/Kg dan jika diambil lagi dari Kaltara maka turun lagi Rp 3 ribu dan menjadikan harganya Rp 10 ribu dan itu belum diliat dari kualitas kering rumput lautnya. Sehingga jangan heran jika harga rumput laut Kaltara berada di sekitar harga itu,” jelas Rukhi, Rabu, 8 Oktober 2023.

Baca Juga :  Airlangga Sebut PPN 12 Persen dan Paket Ekonomi Diumumkan Senin

Gelojak harga rumput laut saat ini memang bukan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), karena merupakan siklus pasar yang bergantung pada pembeli atau buyer.

Meski demikian bukan berarti Pemprov tidak bergerak. Menurut Rukhi selama ini Pemprov selalu bergerak berdasarkan peranannya dalam membantu sektor Perikanan seperti menjalankan program, sehingga beberapa pihak juga tidak boleh menyalahkan harga rumput laut kepada pemerintah.

Baca Juga :  UMKM di Nunukan Manfaatkan Platform Medsos untuk Promosi Produk

“Pemerintah tidak ada wewenang dalam mengatur kondisi pasar karena itu tergantung penjual dan pembeli, namun bukan berarti Pemerintah tidak bertindak,” lanjutnya lagi.

“Pemerintah tetap bergerak dalam hal program dan kebutuhan perikanan, bahkan untuk Pokir ditahun 2023 ini saja DKP sudah mengelontorkan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar yang mayoritas peruntukannya untuk kepentingan sektor rumput laut,” terangnya.

Baca Juga :  Bapanas sebut Presiden Minta Bulog Distribusikan MinyaKita

Dalam kesempatan ini Rukhi menceritakan kalau asal mula adanya petani rumput laut di Kaltara merupakan hasil dari gerakan pemerintah yang memberikan support berupa pondasi, bibit dan lainnya untuk petani rumput laut. Dari hal ini juga, Rukhi sangat menyayangkan jika ada pihak yang masih menyalahkan pemerintah.

“Awalnya itu dari Nunukan dan menyebar ke kabupaten/kota lainnya di Kaltara dan semuanya didukung oleh pemerintah, oleh karena itu sangat disayangkan jika sekarang pemerintah yang disalahkan. Karena sekarang harusnya kita kompak dalam membangkitkan komoditas pokok perikanan kita seperti rumput laut ini,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *