Belanja dan Pendapatan APBN di Kaltara Tumbuh Positif

benuanta.co.id, BULUNGAN – Mengetahui realisasi dan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltara menggelar konferensi pers ALCo Regional Kaltara.

Kepala DJPb Kaltara, Sakop menjelaskan perkembangan terkini aktivitas ekonomi di negara utama memberikan gambaran prospek ekonomi global yang masih lemah.

“Sementara itu, perkembangan aktivitas ekonomi nasional masih tetap kuat dan laju inflasi tetap terkendali. Risiko perlambatan aktivitas global tetap perlu diwaspadai dampaknya terhadap prospek ekonomi nasional,” ungkap Sakop kepada benuanta.co.id, Jumat, 3 November 2023.

Kata dia, sampai akhir bulan September 2023, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp 2.540,09 miliar atau telah mencapai 85,93 persen dari target APBN 2023. Capaian tersebut lebih tinggi Rp199,94 miliar secara year on year(yoy), melanjutkan tren kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023.

“Dari sisi pertumbuhannya, realisasi pendapatan negara dan hibah tumbuh 8,54 persen, meningkat dibandingkan periode bulan sebelumnya,” jelasnya.

Lanjutnya, secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 2.307,41 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 232,69 miliar. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 6,76 persen (yoy) dan 30,11 persen (yoy).

Baca Juga :  Sri Mulyani: Fiskal Perlu Dikelola Secara Hati-hati

Sedangkan capaian masing-masing komponen pendapatan negara terhadap terget berturut-turut yaitu perpajakan 83,93 persen dan PNBP 112,51 persen. Realisasi belanja negara sampai dengan akhir September 2023 mencapai Rp 8.522,54 miliar atau 67,01 persen dari pagu dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,86 persen.

“Realisasi belanja negara ini meliputi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.651,66 miliar atau 62,68 persen dari pagu, naik 28,62 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 5.870,88 miliar atau 69,19 persen dari alokasi, naik 21,82 persen,” sebutnya.

Selanjutnya realisasi APBN di Kaltara, khususnya pendapatan negara tumbuh 8,54 persen secara YoY atau mencapai 85,93 persen dari target sebesar Rp 2.540,09 miliar. Secara nominal penerimaan pajak penghasilan mendominasi penerimaan perpajakan dengan total penerimaan sebesar Rp 1.337,49 miliar.

“Adapun jenis pajak penghasilan dengan penerimaan terbesar adalah penerimaan pajak penghasilan non migas sebesar Rp 1.337,46 miliar. Penerimaan bea dan cukai di tahun 2023 telah mencapai 61,30 persen dari target atau sebesar Rp 10,37 miliar. Penerimaan bea keluar mendominasi dengan total sebesar Rp 5,54 miliar. Turunnya harga komoditas SDA dipasar dunia mempengaruhi capaian penerimaan bea cukai tahun 2023,” tuturnya.

Sakop mengatakan realisasi PNBP tumbuh 30,11 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pendapatan jasa kepelabuhan memberikan kontribusi terbesar dengan penerimaan sebesar Rp 43,45 miliar.

Baca Juga :  Jokowi: Hilirisasi dan Digitalisasi Kunci RI Menuju Negara Adikuasa

“Ini diikuti pendapatan biaya pendidikan Rp 31,98 miliar dan pendapatan jasa navigasi pelayaran sebesar Rp 10,54 miliar,” terangnya.

Kemudian di belanja negara terjadi kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 lalu. Tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 23,86 perseb dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan komponen pembentuknya belanja pemerintah pusat tumbuh 28,62 persen sedangkan penyaluran TKD tumbuh 21,82 persen.

“Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.651,66 miliar atau 62,68 persen dari pagu. Belanja modal mengalami kenaikan pertumbuhan capaian realisasi belanja paling besar senilai Rp365,49 miliar atau 58,30 persen,” ujarnya.

Hal ini, kata Sakop disebabkan adanya realisasi belanja modal pada 3 jenis kegiatan dengan alokasi belanja modal terbesar yaitu kegiatan permukiman dan gedung bangunan sebesar 23,05 persen, kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebesar 46,12 persen dan kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi udara sebesar 10,69 persen.

“Sedangkan untuk belanja barang terjadi pertumbuhan capaian realisasi belanja sebesar Rp 203,09 miliar atau 27,97 persen yang diakibatkan oleh realisasi pelaksanaan tahapan pemilu,” katanya.

Selanjutnya, realisasi TKD telah mencapai Rp 5.870,88 miliar atau 69,19 perse  mengalami pertumbuhan capaian realisasi secara nominal sebesar Rp 1.051,64 miliar atau 21,82 persen. Terjadi kenaikan nominal yang cukup signifikan atas realisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp 843,38 miliar atau 89,46 persen.

Baca Juga :  Jokowi: Hilirisasi dan Digitalisasi Kunci RI Menuju Negara Adikuasa

“Kenaikan ini terjadi karena kenaikan yang signifikan atas alokasi DBH untuk seluruh pemda di Kaltara akibat booming harga komoditas SDA pada tahun 2022,” tutur Sakop.

Kemudian untuk penyaluran KUR di Kaltara mencapai Rp 579,09 miliar kepada 9.204 debitur dengan outstanding KUR sebesar Rp 474,66 miliar. Jumlah debitur KUR tertinggi tercatat di Kota Tarakan sebanyak 3.399 debitur, lalu diikuti oleh Kabupaten Nunukan sebanyak 2.902 debitur.

“Penyaluran KUR terbesar di Kaltara hingga 30 September 2023 berdasarkan Bank penyalur disalurkan oleh BRI yaitu kepada 4.930 debitur dengan total mencapai Rp 279,18 miliar,” paparnya.

Sedangkan penyaluran UMi di Kaltara terjadi di seluruh wilayah kabupaten kota dengan total penyaluran mencapai 7,96 Miliar dengan 1.898 debitur. Penyaluran terbesar terjadi di Kota Tarakan sejumlah Rp 4 miliar dengan 851 debitur.

“Hingga 30 September 2023, seluruh debitur yang tercatat merupakan debitur dari PT PNM dan PT Pegadaian,” pungkasnya. (*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

TS Poll - Loading poll ...
Coming Soon
Calon Pemimpin Kaltara 2024-2029 Pilihanmu
{{ row.Answer_Title }} {{row.tsp_result_percent}} % {{row.Answer_Votes}} {{row.Answer_Votes}} ( {{row.tsp_result_percent}} % ) {{ tsp_result_no }}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *